Ratusan Driver Ojol Demo di Balai Kota Blitar, Desak Penghapusan Zona Merah dan Parkir Liar

KETIK, BLITAR – Suasana Balai Kota Blitar mendadak ramai, Senin 1 Desember 2025. Ratusan driver ojek online dan taksi online dari berbagai komunitas mulai Torpedo, Cobra, hingga Dragon memadati halaman kantor wali kota. Mereka datang membawa satu tuntutan besar: hapus zona merah, lenyapkan parkir liar.

Aksi berlangsung tertib, tapi nada kekecewaan jelas terdengar dari para pengemudi. Mereka merasa akses untuk mengambil penumpang di sejumlah titik vital Kota Blitar masih terhambat, terutama di Terminal Patria dan Stasiun Kota Blitar, yang seharusnya menjadi jantung mobilitas warga.

Ketua Komunitas Torpedo, Sony Rumanto, menyebut kondisi ini sudah berjalan bertahun-tahun. Transportasi online beroperasi sejak 2017, namun ruang geraknya tak kunjung lega.

“Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa masih adanya transportasi tradisional yang beroperasi di lokasi-lokasi tersebut,” ujar Sony.

Menurut Sony, zona merah dan pungutan liar membuat para driver seolah ditempatkan sebagai “tamu yang tidak diundang” di kota sendiri.

“Tuntutan kami jelas: penghapusan zona larangan dan pembebasan biaya parkir. Kami ingin ada kesepakatan yang memberi ruang bagi transportasi online untuk menjemput penumpang,” tandasnya.

Sony juga menyinggung gesekan yang kerap muncul antara pengemudi online dan konvensional. Situasi di lapangan tak selalu ramah.

“Sering terjadi gesekan. Semua sepakat, konflik ini harus selesai demi keamanan dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap aksi hari ini menjadi jembatan menuju kesepahaman baru.

“Kami ingin solusi yang saling menguntungkan. Bukan hanya untuk driver, tapi untuk masyarakat,” pungkasnya.

Wali Kota Blitar, Syaiqul Muhibbin atau akrab disapa Mas Ibin turun langsung merespons tuntutan para driver. Dengan nada menenangkan, ia memastikan bahwa pemerintah kota mendengar dan memahami keresahan para pengemudi online.

“Kami memahami aspirasi rekan-rekan komunitas pengemudi online. Insya Allah, kami akan memberikan surat edaran mengenai pembebasan zona merah ini,” ujar Mas Ibin.

Pemerintah, lanjutnya, sedang menyiapkan aturan baru terkait tata kelola transportasi di Kota Blitar.

“Kami akan membuat edaran tentang bagaimana tata kelola transportasi agar tidak ada yang dikhususkan atau ditekan,” imbuhnya.

Menariknya, Mas Ibin menegaskan bahwa zona merah yang selama ini menjadi momok para driver bukan aturan pemerintah, melainkan hasil kesepakatan informal antara pengemudi online dan offline.

“Zona merah itu sebenarnya bukan kebijakan pemerintah. Itu kesepakatan antara teman-teman ojol dan offline,” jelasnya.

Kota Blitar, katanya, sedang bergerak menuju penerapan smart city, sehingga semua jenis transportasi seharusnya dapat berjalan beriringan tanpa sekat.

“Kami ingin semua transportasi bisa beroperasi tanpa pembatasan. Kota Blitar ini kota pintar, dan teknologi harus dimanfaatkan semua pihak,” tegas Wali Kota.

Ia juga mengajak semua pelaku transportasi duduk bersama, mencari jalan keluar yang menguntungkan kota, masyarakat, dan sektor pariwisata.

“Dalam perekonomian, dalam pelayanan, tidak ada pembatasan-pembatasan,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah kota akan melakukan uji coba penghapusan zona merah di dua titik paling sensitif: Terminal Patria dan Stasiun Kota Blitar. Uji coba dijadwalkan berlangsung sebelum masa liburan Natal dan Tahun Baru 2026, periode ketika mobilitas warga meningkat drastis.

Langkah ini diharapkan menjadi titik balik hubungan antara transportasi online dan offline, sekaligus memperbaiki layanan transportasi kota yang selama ini sering menuai keluhan. (*)