Puluhan Massa Geruduk DPRD Bojonegoro, Suarakan Lima Tuntutan Rakyat

KETIK, BOJONEGORO – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jumat, 13 November 2026.

Massa menyuarakan lima tuntutan rakyat atau Panca Tuntutan Rakyat (Pantura) yang mencakup persoalan ekonomi, gender, lingkungan, pendidikan, hingga hak asasi manusia (HAM).

Massa aksi yang mengenakan pakaian hitam tersebut bergerak dari arah Terminal Rajekwesi menuju gedung DPRD Bojonegoro sekitar pukul 13.00 WIB.

Setibanya di lokasi, mereka menyampaikan sejumlah orasi secara bergantian.

Aliansi tersebut terdiri dari berbagai elemen, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan akademisi Universitas Bojonegoro (Unigoro), BEM dan akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri (Unugiri), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Liga Pemuda Sosialis (LPS), Korps Perempuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Korpri), Solidaritas Perempuan (SP), Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI), hingga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro.

Koordinator Lapangan aksi, Nico, menegaskan bahwa berbagai elemen masyarakat, mulai dari rakyat, buruh, hingga kalangan akademisi, ingin agar aspirasi mereka didengar pemerintah.

"Kami di sini (Halaman DPRD Bojonegoro, red) ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat," tegas Nico.

Ia menjelaskan, tuntutan pertama berkaitan dengan keadilan ekonomi. Massa meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok, biaya hidup, dan pajak rakyat, sekaligus menaikkan upah serta memperkuat subsidi bagi masyarakat.

Kedua, keadilan gender. Massa mendesak penghentian segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta anak. Mereka juga meminta pemerintah menyediakan pembalut gratis di ruang publik.

Tuntutan ketiga menyangkut keadilan agraria dan lingkungan. Massa meminta pemerintah menjalankan reforma agraria, menghentikan proyek strategis nasional (PSN) dan proyek geothermal yang dinilai merusak lingkungan, serta menyita aset korporasi yang terbukti merusak alam.

Selanjutnya, mereka menuntut keadilan pendidikan dan demokrasi melalui penyelenggaraan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, serta berpihak kepada rakyat.

Adapun tuntutan kelima berkaitan dengan supremasi sipil dan HAM. Massa meminta penghentian militerisme, kriminalisasi jurnalis, serta brutalitas aparat. Mereka juga mendesak pembebasan tahanan politik dan pengusutan tuntas pelanggaran HAM.

"Kami ingin menyuarakan itu. Kami ingin rakyat tidak tercekik kebijakan pemerintah yang amburadul. Suara rakyat patut didengar," tandas Nico.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Hj. Mitro'atin, S.Pd., mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi massa, khususnya yang berkaitan dengan persoalan lingkungan.

Ia menyampaikan, komisi yang membidangi persoalan tersebut berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Langkah itu dilakukan untuk menggali informasi serta mencari benang merah dari permasalahan yang disampaikan masyarakat.

Menurut Mitro'atin, DPRD harus mendengarkan berbagai aspirasi yang berkembang, tidak hanya dari mahasiswa, tetapi juga masyarakat yang menyampaikan persoalan serupa.

Terkait tuntutan penghentian kegiatan yang dinilai merusak lingkungan, ia menjelaskan bahwa penutupan operasional bukan menjadi kewenangan langsung DPRD. Namun, pihaknya berkomitmen menampung dan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Jika hasil pendalaman menunjukkan adanya kegiatan yang merugikan lingkungan dan masyarakat, DPRD berkomitmen mendorong penghentiannya.

Setelah FGD dan penggalian informasi dilakukan, DPRD akan menggelar rapat bersama pimpinan untuk membahas tindak lanjut dari temuan serta aspirasi yang disampaikan massa aksi.(*)