KETIK, BOJONEGORO – DPRD Kabupaten Bojonegoro menyoroti adanya penambahan alokasi anggaran sebesar Rp124 miliar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Legislatif meminta penjelasan pemerintah daerah terkait dasar hukum dan kronologi perubahan pagu anggaran tersebut.
Persoalan itu dibahas dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bojonegoro di Ruang Banggar DPRD Bojonegoro, Rabu, 11 November 2026.
Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro H. Abdulloh Umar, S.Pd., didampingi Hj. Mitro'atin, S.Pd., dan Bambang Sutriyono. Kegiatan itu juga dihadiri jajaran TAPD serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, mengatakan pihaknya meminta penjelasan mengenai penyesuaian anggaran dari dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) menuju RAPBD 2027.
"Tentu kami hari ini meminta penjelasan terkait penyesuaian-penyesuaian persetujuan, ada sekitar tambahan Rp124 miliar. Tentu ini masih belum masuk pada substansi materi," kata Abdulloh kepada wartawan usai rapat.
Menurutnya, DPRD masih mendalami kronologi serta dasar Surat Keputusan (SK) yang menjadi landasan perubahan pagu anggaran tersebut. Pembahasan mengenai aspek legalitas dan penyesuaian anggaran akan dilakukan sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan teknis.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menjelaskan penyesuaian pagu anggaran dilakukan untuk menindaklanjuti sekaligus mempertajam program prioritas daerah pada 2027.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah penanganan banjir perkotaan, terutama di kawasan Jalan Pattimura dan Jalan Panglima Sudirman yang selama ini kerap dilanda banjir.
"Penanganan banjir perkotaan, khususnya di kawasan Pattimura dan Panglima Sudirman, diupayakan dapat tertangani secara tuntas pada tahun 2027," ujar Edi.
Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 antara Banggar DPRD dan TAPD dijadwalkan kembali berlanjut pada Kamis, 12 November 2026.
Rapat lanjutan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran daerah sebelum ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027.(*)
