Provinsi Maluku Utara Kepulauan Tidak Mustahil

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Bukan suatu kemustahilan jika Kabupaten Halmahera Selatan berubah menjadi sebuah Provinsi Kepulauan dengan 4 Kabupaten dan Kota.

Lebih tepat Provinsi Maluku Utara Kepaulan. Kalimat ini diungkap Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Hasan Ali Bassam Kasuba dalam deklarasi dukungan terhadap rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) empat Kabupaten di Halsel.

Deklarasi DOB ini diselenggarakan tim konsersium yang diselenggarakan di lapangan Merdeka Labuha Senin 16 Juni 2025.

Empat DOB yang dideklarasikan yakni Obi, Gane Raya, Bacan, dan Makian Kayoa (Makayoa) dengan menghadirkan beberapa narasumber di antaranya: Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Sahril Tahir, Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan Muslim Hi. Rakib, dan Dosen Unkhair Ternate, Dr. Mohtar Adam.

Dihadirkan pula sebagai narasumber Jogugu Kesultanan Bacan, Mohdar Arief, Ketua Konsorsium Jaya Lamusu, serta Ketua Perjuangan Pemekaran Halsel Ramli Adam.

Hadir menyaksikan Deklarasi tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Safiun Radjulan, Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan, Fadila Mahmud, Ketua Gema Suba, OKP, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Perempuan.

Bassam Kasuba saat sambutan mengatakan, Halsel merupakan Kabupaten terbesar di Provinsi Maluku Utara. Hal itu baginya menjadi salah satu dasar harus adanya pemekaran di beberapa wilayah yang ada di Halsel.

"Halmahera Selatan adalah salah satu wilayah paling terbesar di Maluku Utara mulai dari Pulau Makian sampai Obi, sehingga sudah saatnya wilayah ini harus dimekarkan dengan harapan dapat memberikan porsi pembangunan yang lebih optimal pada daerah-daerah yang ada," ucap Bassam.

Ia juga mengurai sejarah singkat Halsel mulai dari 9 Kecamatan hingga kini menjadi 30 Kecematan. Hal itu baginya telah memberi kontribusi yang segnifikan terhadap percepatan pembangunan. Bahkan dia menghubungkan pemetaan pembangunan berbasis zonasi yang sementara menjadi bagian dari strategi pembangunan bersama Wakilnya Helmi Umar Muchsin.

Bassam menyepakati usulan DOB yang dideklarasikan. Dia meminta pengurus konsorsium untuk mempersiapkan segala bentuk syarat DOB.

Bupati Bassam bilang, tidak menutup kemungkinan jika empat usulan DOB terwujud, bakalan lahir satu usulan DOB Provinsi Kepulauan di Maluku Utara.

“Di Maluku Utara kita butuh Provinsi baru yaitu Provinsi Kepulauan Maluku Utara, agar pembangunan bisa lebih tepat dan merata. Ini semua butuh proses dan prosedur yang jelas," cetusnya.

Dengan begitu, Bassam memyakini pemekaran DOB Obi, Kota Bacan, Gane Raya dan Makayoa, bisa terialisasi sebagaimana yang diinginkan.

Selain itu dia mengajak seluruh instrumen Eksekutif, legislatif, akademisi maupun lainnya di daerah untuk berkolaborasi saling mendukung.

Untuk itu dia mengajak kepada seluruh Stakeholder, Akademisi, Esekutif, Legislatif, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Parpol dan lainya, mari berkolaborasi bersinergi dan saling mendukung.

“Mari bangun optimisme dan semangat positif. Mudah-mudahan pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi, Kota Madya Bacan, Kabupaten Gane Raya dan Kabupaten Kepulauan Makayoa bisa terialisasi,” harapnya.

Di lain sisi, beberapa narasumber di antaranya memberi gambaran soal DOB. Salah satunya dari sisi politik yang dipaparkan Sahril Tahir. Sahril mengemukakan beberapa poin penting dalam usulan DOB tersebut.

Sementara Mohdar Arief memberi sedikit sentuhan dari sisi histori pemekaran Halsel pada tahun 2003 silam.

Pemaparan ditutup Mochtar Adam dengan memberikan pandangan dari sisi ekonomi. Mochtar mengupas panjang sisi pentingnya DOB dengan dalih rentan kendali di Halsel yang hampir seluruhnya ditempuh melalui jalur laut.

Bahkan Mochtar Adam megatakan, Halsel mirip seperti daerah Papua. Namun baginya, pembeda antar kedua daerah yakni soal daratan dan lautan.

Untuk itu, Mochtar menyebut, DOB merupakan solusi terbaik untuk pembanguna bukan saja soal infrastruktur namun lebih kepada pembanguna manusia.