Pj Iwan Kurniawan Petakan 11 Program Prioritas, Pengadaan Parkir Kayutangan Jadi Sorotan

KETIK, MALANG – Usai mengunjungi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di awal masa jabatannya, Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan berhasil memetakan 11 program prioritas. Dari 11 program tersebut, salah satunya menyertakan pengadaan parkir di Kayutangan Heritage. 

Program tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama DPRD Kota Malang, Selasa, 10 September 2024. Kesebelas program akan dimasukkan dalam KUA PPAS APBD 2025. 

"Saat rapat koordinasi untuk KUA PPAS 2025, kami diberi kesempatan untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang ada. Bukan hanya dari masyarakat dan OPD, namun juga masukan dari DPRD Kota Malang," ujar Iwan usai rapat koordinasi. 

Adapun 11 isu yang menjadi prioritas mulai dari revitalisasi atau rehabilitasi Pasar Besar, penyelenggaraan Porprov 2025, pembangunan TPS, penanganan banjir di kawasan Suhat, dan lahan parkir di Kayutangan.

Selain itu, pengembangan MCC dan usaha mikro, bansos terpadu, realisasi anggaran, optimalisasi PBB, dan rehabilitasi Alun-Alun Kota Malang. 

Iwan telah menargetkan terkait pengadaan lahan parkir di Kayutangan Heritage. Mulai dari negosiasi dan akta jual beli agar dapat diselesaikan pada Desember 2024, hingga pembayaran ke rekening penjualan selesai pada Januari dan dapat mulai dimanfaatkan. 

"Dari beberapa lokasi yang menjadi alternatif lahan parkir, lokasi bekas Bank Syariah Mandiri berdasarkan Feasibility Study (GS) paling potensial untuk menjadi lapangan parkir Kayutangan Heritage," ujar Iwan. 

Iwan meminta agar tahapan pembelian lahan dilakukan sesuai aturan, prosedur, hingga target penyiapan data dukung dilakukan pada Desember 2024.

Selain itu, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP Kota Malang diminta untuk melakukan penertiban area parkir di kawasan tersebut. 

"Sosialisasi ke masyarakat dilakukan dengan waktu yang tepat. Anggaran juga sudah tersedia di 2025 dan BKAD mulai proses percepatan pencairan untuk pembelian lahan," tambahnya. 

Iwan menekankan bahwa 11 program yang menjadi prioritas tidak menjadi penghambat atas penyelenggaraan program lainnya. Terlebih persoalan yang ada tidak mungkin dapat diselesaikan secara singkat sehingga dilakukan intervensi jangka pendek dan jangka panjang. 

"Bukan hanya itu saja yang menjadi perhatian, tapi itu sebagai belanja masalah yang saya lakukan untuk kita bisa intervensi jangka pendek dan jangka panjang," katanya.(*)