Pertalite Bikin Motor Mogok Massal di Jatim, DPR Desak Pertamina Bertanggung Jawab

KETIK, SITUBONDO – Ratusan kendaraan bermotor di wilayah Jawa Timur dilaporkan mogok atau tersendat setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), HM Nasim Khan, menyayangkan terjadinya hal tersebut dan mendesak pemerintah serta Pertamina segera melakukan investigasi menyeluruh.

“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat di Jawa Timur, khususnya di Dapil III Jatim, Bondowoso-Situbondo-Banyuwangi yang mengeluh kendaraannya tersendat setelah mengisi BBM di SPBU. Untuk itu, Pertamina seharusnya menjamin kualitas BBM yang dijual di SPBU agar tidak menimbulkan kerusakan pada kendaraan,” kata Nasim Khan melalui sambungan WhastApp kepada Ketik.com, Jumat, 31 Oktober 2025.

Nasim Khan menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI berencana memanggil Pertamina dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan resmi dan transparan terkait kejadian tersebut.

“Langkah ini penting agar publik memperoleh informasi yang jelas dan akurat dan sebagai wakil rakyat, kami harus tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tuturnya.

Selain itu, kata Nasim Khan, masyarakat juga berhak tahu tentang hal tersebut.

“Kami ingin masalah di Jawa Timur ini segera diusut tuntas dan tidak terulang di daerah lain. Jika terbukti ada masalah maka kami minta Pertamina dan SPBU wajib melakukan ganti rugi kepada pemilik kendaraan yang mengalami mogok atau tersendat,” tegasnya.

Nasim Khan menambahkan, jika hasil investigasi menemukan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses distribusi BBM atau pengelolaan SPBU, maka harus diberikan sanksi tegas.

“Jangan ada kompromi bagi yang bermain-main dengan kualitas BBM, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Bila peristiwa itu terjadi, maka kami minta Pertamina menindak tegas mencabut izin SPBU-SPBU terkait. Kami juga minta dilakukan investigasi ke distribusi Pertamina, agar masalahnya diketahui secara jelas apakah ada indikasi terjadi dari tanki pengisian atau SPBU,” bebernya.

Nasim Khan menarangkan, pihak Pertamina sudah merespons dengan membuka posko pengaduan dan investigasi. Namun sebagai konsumen, penting juga untuk melapor dan meminta pertanggungjawaban jika terbukti ada kerugian.

“Kami mengingatkan Pertamina untuk memperketat pengawasan mutu BBM di lapangan dengan melakukan uji kualitas secara berkala di seluruh SPBU. Kami menilai pengawasan yang konsisten akan mencegah terjadinya penurunan mutu BBM yang merugikan konsumen,” tegas Nasim Khan.

Kalau pengawasan hanya dilakukan setelah ada masalah, sambung Nasim Khan, itu artinya sistem belum berjalan efektif.

“Kami ingin pengawasan dilakukan secara rutin agar masyarakat merasa aman dan percaya mengisi BBM di SPBU. Jangan sampai masalah ini menimbulkan Pertamina kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena Pertamina adalah satu-satunya BUMN Indonesia yang bergerak di bidang energi khususnya minyak dan gas bumi,” tutur Nasim Khan.

Nasim Khan menyampaikan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini meninjau sejumlah SPBU di Surabaya dan Gresik. Ia berharap kunjungan ini menjadi langkah awal untuk investigasi menyeluruh yang akan melibatkan BPH Migas dan Pertamina.

“Ini penting agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Pemerintah harus memastikan seluruh SPBU menjual BBM sesuai standar, baik dari sisi distribusi maupun penyimpanan,” pungkas politisi PKB asal Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo itu. (*)