Peringkat 2 di Banten, Pemkab Lebak Terus Perkuat Penurunan Stunting Lewat P3S

KETIK, LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus memperkuat komitmen dalam menurunkan angka stunting melalui kegiatan Pendampingan Analisis Situasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S). 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan secara resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Kabupaten Lebak, Widy Ferdian, menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan P3S merupakan langkah strategis untuk memperkuat perencanaan dan pengendalian program penurunan stunting berbasis data akurat dan terintegrasi lintas sektor.

“Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan intervensi, sehingga program penurunan stunting dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Widy saat dihubungi Ketik.com, Jumat, 23 Januari 2026.

Pendampingan P3S berlangsung selama tiga hari, mulai 20 hingga 22 Januari 2026, dengan kegiatan utama di Aula Bapperida Kabupaten Lebak dan kunjungan lapangan di dua kecamatan lokus stunting, yaitu Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cibadak.

Pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada diskusi mendalam dan pengambilan sampel data stunting di lapangan. Tim pendamping bersama perangkat daerah dan pihak kecamatan menelaah mekanisme pengumpulan, validasi, dan analisis data secara langsung.

“Kami ingin memastikan data yang digunakan benar-benar valid, terintegrasi antar sektor, dan sesuai kondisi riil di lapangan. Dengan data yang berkualitas, kebijakan dan intervensi dapat lebih efektif,” jelas Widy.

Hari ketiga, hasil analisis dari dua kecamatan dipresentasikan dan dibahas dalam forum diskusi. Tenaga Pendamping INEY Kemendagri memberikan sejumlah catatan penting, antara lain perlunya peningkatan kualitas dan integrasi data lintas sektor, penyamaan pemahaman definisi operasional stunting, serta penguatan koordinasi dan verifikasi data.

Selain itu, forum juga menekankan pentingnya optimalisasi pelaporan dan publikasi inovasi daerah sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak.

Wakil ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, menyebutkan, berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting di Kabupaten Lebak selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, yakni 26,2 persen pada 2022, naik menjadi 35,5 persen di 2023, kemudian turun menjadi 32,4 persen pada 2024.

Sementara itu, pengukuran berbasis Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) menunjukkan tren penurunan stunting dari 4,27 persen pada 2022 menjadi 3,69 persen pada 2023, dengan sedikit kenaikan menjadi 4,86 persen pada 2024 akibat cakupan pengukuran yang mencapai 100 persen balita.

Halson menekankan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029 dengan target nasional prevalensi stunting sebesar 14,2 persen.

Target tersebut menjadi tantangan serius, mengingat angka stunting di Kabupaten Lebak pada 2024 masih berada di angka 32,4 persen, sehingga membutuhkan pendekatan spesifik dan sensitif secara kolaboratif melalui aksi konvergensi.

Pemkab Lebak melaporkan progres pelaksanaan aksi konvergensi 2025 yang telah diinput ke aplikasi Web Aksi Bangda mencapai 76 persen, sehingga menempatkan Kabupaten Lebak di peringkat kedua di Provinsi Banten. Untuk mendukung pelaporan tersebut, dibentuk Tim Data Stunting dari tingkat kabupaten hingga 28 kecamatan yang terdiri dari operator, verifikator, dan approver.

“Melalui pendampingan ini, kami berharap upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Lebak dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang signifikan bagi kesejahteraan anak-anak dan keluarga di daerah ini,” tutup Halson Nainggolan. (*)