Pemkot Batu Tak Setuju Geothermal Songgoriti, Siapkan Kajian dan Surat Keberatan ke ESDM

KETIK, BATU – Pemerintah Kota Batu (Pemkot Batu) menyatakan tidak menyetujui kelanjutan rencana pengembangan proyek panas bumi atau geothermal di kawasan Songgoriti. 

Sebagai langkah konkret, Pemkot Batu akan menyiapkan kajian teknis dan hukum serta menyampaikan surat resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyatakan keberatan sekaligus meminta kejelasan status proyek tersebut.

Sikap tersebut diambil menyusul kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak eksplorasi geothermal bagi kelestarian lingkungan Kota Batu.

Terlebih, kawasan Songgoriti memiliki fungsi ekologis yang penting karena menjadi salah satu kawasan sumber mata air, sekaligus dikenal sebagai destinasi wisata, lokasi keberadaan Candi Songgoriti, serta wilayah yang masih memiliki aktivitas pertanian dan peternakan sapi perah.

Sekretaris Daerah Kota Batu, Alfi Nurhidayat, menegaskan bahwa pemerintah daerah berpihak pada masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sumber daya alam.

Menurutnya, dukungan terhadap pengembangan energi terbarukan tidak boleh mengesampingkan keselamatan warga maupun keberlanjutan ekosistem.

"Sejalan dengan sikap Wali Kota Batu Nurochman, kami tidak menyetujui kelanjutan rencana eksplorasi geothermal kawasan Songgoriti. Kami mendukung energi terbarukan, tetapi tidak dengan mengabaikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan Kota Batu," tegasnya, pada Minggu, 15 November 2026.

Dia menilai, potensi manfaat dari pengembangan energi panas bumi perlu dipertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan risiko terhadap sumber daya air yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

"Jangan sampai kita mendapatkan energi listrik, tetapi justru mempertaruhkan sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat," ujarnya.

Untuk memperkuat sikap tersebut, Pemkot Batu telah menyiapkan sejumlah langkah koordinasi sesuai arahan Wali Kota Batu Nurochman.

Salah satunya dengan meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) melakukan penelaahan terhadap potensi dampak proyek.

Kajian tersebut mencakup aspek sumber air, kesesuaian tata ruang, kawasan wisata, hingga kawasan lindung.

Selain itu, melalui Bappelitbangda, Pemkot Batu juga menyiapkan surat resmi yang ditujukan kepada Kementerian ESDM. Surat tersebut akan memuat permintaan penjelasan mengenai status proyek geothermal Songgoriti sekaligus menyampaikan keberatan pemerintah daerah terhadap rencana pengembangannya.

Pemkot Batu juga berencana membuka ruang dialog dengan masyarakat Songgoriti, kalangan akademisi, DPRD, serta pemerhati lingkungan. Langkah ini dilakukan agar aspirasi warga dapat menjadi bagian dari proses pembahasan dan pengambilan keputusan.

Sementara itu, Bagian Hukum Pemkot Batu akan menyiapkan kajian teknis dan aspek hukum sebagai landasan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Upaya tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alfi turut menyoroti status administrasi WKP Songgoriti yang tercantum dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Tahun 2025.

Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa proses lelang WKP Songgoriti pada 2025 gagal karena tidak ada badan usaha yang mendaftar. Namun, dokumen yang sama juga mencantumkan rencana pelelangan ulang.

Karena itu, Pemkot Batu menilai perlu ada konfirmasi tertulis dari Kementerian ESDM untuk memastikan perkembangan dan status administratif terkini proyek tersebut.

"Kami akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui langkah-langkah yang terukur, ilmiah, dan sesuai ketentuan hukum. Bagi kami, kepentingan masyarakat Kota Batu, kelestarian lingkungan, dan keselamatan generasi mendatang tidak dapat ditawar," ungkapnya.

Kementerian ESDM sebelumnya menyiapkan penawaran 12 wilayah panas bumi sepanjang 2026. Rinciannya terdiri atas tiga Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang akan ditawarkan, tujuh Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE), serta dua WKP yang pengusahaannya diproses melalui penugasan kepada PT PLN (Persero).

WKP Songgoriti menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam rencana tersebut. Wilayah dengan kapasitas 40 megawatt (MW) itu ditargetkan mulai beroperasi pada 2032.

Kementerian ESDM juga merencanakan lelang ulang setelah muncul minat baru dari PT Petronesia dan TAQA. Pengembangan proyek tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar 228 juta dolar AS.

Alfi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menjaga situasi tetap kondusif di tengah munculnya kekhawatiran terhadap rencana proyek tersebut.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas, serta menyampaikan aspirasi melalui dialog yang terbuka dan konstruktif. Pemerintah Kota Batu tidak akan mengabaikan suara masyarakat," pungkasnya.(*)