Pemkot Batu Gencarkan Transaksi Nontunai, Sasar UMKM dan Pedagang

KETIK, BATU – Pemerintah Kota Batu terus mendorong percepatan penggunaan transaksi nontunai di tengah capaian digitalisasi keuangan daerah yang telah mencapai 99,3 persen. 

Upaya ini difokuskan pada sosialisasi dan perubahan perilaku masyarakat agar semakin terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital.

Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari angka capaian, tetapi juga dari tingkat penerimaan masyarakat di lapangan.

“Digitalisasi bukan sekadar soal infrastruktur atau aplikasi. Tantangan utamanya ada pada perubahan kebiasaan masyarakat. Karena itu, edukasi harus terus dilakukan hingga menyentuh hal-hal yang bersifat personal,” ujarnya, Kamis, 16 April 2026.

Ia mencontohkan pengalaman saat meninjau penggunaan QRIS di Pasar Among Tani. Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan pedagang yang belum sepenuhnya terbuka dalam memanfaatkan pembayaran digital.

“Saya sempat menemukan pedagang yang menyembunyikan barcode QRIS. Setelah ditanya, ternyata karena rekeningnya terhubung dengan rekening keluarga. Ini menunjukkan bahwa adaptasi digital juga berkaitan dengan faktor kebiasaan dan kepercayaan,” ungkapnya.

Menurutnya, transaksi nontunai kini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan sekaligus mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat.

“Digitalisasi adalah kunci transparansi. Kami ingin manfaatnya dirasakan merata, tidak hanya di pusat kota, tetapi juga oleh pedagang kecil dan pelaku UMKM di desa,” tambahnya.

Ke depan, Pemkot Batu akan memperluas jangkauan digitalisasi hingga ke kawasan permukiman dan wilayah pinggiran, termasuk mendorong pelaku usaha kecil agar lebih aktif memanfaatkan sistem pembayaran digital.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi, memberikan apresiasi atas capaian Kota Batu dalam penerapan digitalisasi keuangan daerah.

“Capaian 99,3 persen ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel. Tantangan berikutnya adalah memastikan digitalisasi ini inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, perluasan penggunaan transaksi nontunai menjadi langkah penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor pariwisata dan usaha mikro. (*)