KETIK, PEMALANG – Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Pemalang menandatangani kesepakatan bersama terkait Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Penandatanganan itu disaksikan Wakil Bupati Pemalang Nurkholes, Sekda Heriyanto, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan berlangsung di Ruang Gadri Rumah Dinas Bupati Pemalang pada Senin, 25 Agustus 2025.
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menegaskan bahwa kerja sama ini memiliki arti strategis dalam mendukung kelancaran tugas pembangunan daerah.
Menurutnya, potensi permasalahan hukum di bidang perdata sering muncul dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan dapat menghambat pelayanan publik jika tidak ditangani secara tepat.
Baca Juga:
749 Calon Jemaah Haji Pemalang Dilepas, Ini Pesan Bupati Anom“Jika tidak kita ambil secara baik, tentunya akan menghambat jalannya pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Melalui kesepakatan ini, Pemkab dan Kejari Pemalang akan memperkuat sinergi dalam penyelesaian permasalahan hukum, sekaligus mendorong pencegahan potensi sengketa yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.
Kolaborasi ini juga diharapkan mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kajari Pemalang, Muib, menyampaikan apresiasinya atas kerja sama ini. “Kami ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa. Kegiatan hari ini sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” ungkapnya.(*)
