Pemkab Blitar Berencana Kumpulkan Camat dan Kades, GPI Tuding Ada Kampanye Terselubung

KETIK, BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar berencana mengumpulkan kepala desa, lurah dan camat selama 2 hari pada 12 dan 13 September 2024 di Kota Batu Jawa Timur.

Hal ini diketahui publik setelah ada informasi undangan yang bocor. Upaya memobilisasi 220 kepala desa (kades), 28 lurah dan 22 camat itu tertulis dalam rangka Upaya Optimalisasi PBB-P2 Tahun 2024.

Jaka Prasetya, Ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menjelaskan bahwa agenda yang akan digelar Pemkab Blitar patut dicurigai hanya kamuflase untuk melakukan kampanye terselubung terkait Pilkada 2024.

Karena, menurut Jaka, Bupati Blitar Rini Syarifah atau biasa dipanggil Mak Rini, saat ini juga telah terdaftar sebagai bakal calon bupati (Bacabup) dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2024.

“Harus dicurigai ini, jangan-jangan bentuk kampanye terselubung atau upaya pengondisian kades atau lurah di pilkada ini,” jelas Jaka kepada awak media, Selasa, 10 September 2024.

Surat undangan nomor B/900.16/4643/409.5.5/2024 yang ditujukan untuk seluruh kades, lurah dan camat telah beredar luas di masyarakat Kabupaten Blitar. Undangan tersebut terbit 6 September 2024 dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Izul Marom.

Tercantum dalam undangan, bahwa seluruh kades, lurah dan camat se-Kabupaten Blitar diminta berpartisipasi dengan hadir di Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel, Kota Batu Jatim.

Dalam undangan juga tertulis, bahwa seluruh akomodasi ditanggung oleh Bapenda, namun biaya transportasi dan uang harian ditanggung oleh masing-masing peserta yang bisa mendaftar secara digital dan ditutup pada 9 September 2024.

Seluruh camat diminta menyampaikan informasi tentang akomodasi, biaya transportasi dan uang harian tersebut kepada seluruh kades dan kepala kelurahan.

Jaka mengemukakan kecurigaannya bahwa ada motif lain dalam agenda yang akan berlangsung 2 hari itu, apalagi lokasinya berada di luar kota, yang itu juga dapat dipersepsikan bentuk penghamburan anggaran.

Jaka melanjutkan, sebagai masyarakat Kabupaten Blitar, dirinya tidak ingin para kades, lurah dan camat digunakan sebagai alat kepentingan pilkada dengan dalih pelaksanaan program pemerintah.

“Sebagai masyarakat kami punya hak untuk memprotes keras kegiatan itu, karena bisa jadi digunakan untuk kepentingan pilkada, tetapi dalihnya melaksanakan program pemerintah,” lanjutnya

Berdasar informasi yang diperoleh Ketik.co.id, Mak Rini selaku kepala daerah diketahui dijadwalkan hadir di agenda tersebut. Mak Rini juga akan bertemu dengan seluruh kades, lurah dan camat se-Kabupaten Blitar.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Asmaning Ayu meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan agenda yang berlangsung dengan politik Pilkada 2024.

Menurut Ayu, agenda yang digelar murni bertujuan mengoptimalisasikan pajak daerah, khususnya PBB-P2. "Agenda kegiatan kami janganlah dikaitkan dengan politik,” ungkap Ayu melalui pesan Whatsapp.

Ayu juga menjelaskan bahwa acara yang digelar di Kota Batu nantinya murni tugas untuk pengoptimalisasikan pajak daerah, khususnya PBB-P2.  

“Yang memang sangat terkait dengan para camat, kades dan kalur (kepala kelurahan) sebagai petugas pemungut PBB di wilayah,” imbuhnya.

Ayu melanjutkan, bahwa tidak ada kaitan antara politik Pilkada 2024 dengan kegiatan mengumpulkan kades, kepala kelurahan dan camat.

Pihak Ayu menolak tudingan ada agenda politik terselubung hanya karena Bupati Mak Rini maju kembali sebagai Bacabup di Pilkada 2024.  Sebab yang dilakukan Bapenda adalah murni melaksanakan tugas optimalisasi pengelolaan pajak daerah.

“Itukan hanya menjadi penilaian subyektif,” tegas Ayu. 

Ayu juga menjelaskan jika pada bulan sebelumnya telah melakukan evaluasi pencapaian pada semester 1, yang itu melibatkan camat, kades dan lurah.

Pada bulan ini pun pihaknya menyiapkan penagihan mengingat pada 30 September telah jatuh tempo. Pelaksanaan agenda ini, kata Ayu butuh semangat dan sinergitas bersama petugas pemungut di wilayah.

“Karena memang sejatinya pengelolaan pajak itu tidak mudah,” pungkasnya.(*)