KETIK, BANDUNG – Pemkab Bandung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung menargetkan jalan mantap hingga akhir tahun 2024 mencapai 75%.
Kepala DPUTR Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa mengatakan pihaknya menargetkan kenaikan 10 persen untuk jalan mantap tahun ini, karena kemantapan jalan di tahun 2023 hanya mencapai 65%.
Menurut Zeis, persentasi jalan mantap tahun 2023 memang menurun, karena ada kenaikan status jalan, dari jalan desa menjadi jalan kabupaten.
"Selama ini jalan rusak desa kan tidak tertangani akibat keterbatasan anggaran desa. Sehingga berdampak kepada persentase jalan rusak kabupaten yang menjadi naik," jelas Zeis kepada wartawan seusai peresmian Kantor KPU Kabupaten Bandung di Jalan Bhayangkara, Soreang, Jumat (2/8/2024).
Baca Juga:
Kasus Dirut PT BDS Jadi Tersangka, DPRD Kabupaten Bandung Soroti Lemahnya Pengawasan BUMDZeis menekankan, tahun ini perbaikan jalan diprioritaskan untuk jalan kabupaten yang menjadi akses menuju tempat wisata. Selain jalan menunjang kelancaran perekonomian masyarakat, kesehatan dan pendidikan.
"Intinya perbaikan jalan diprioritaskan untuk peningkatan aksesbilitas dan mobilitas masyarakat untuk kelancaran roda perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Selain wisata," tandas Zeis.
Seperti perbaikan dan peningkatan ruas jalan Pintu – Santosa – Wanasuka Kecamatan Pangalengan yang merupakan akses jalur utama dua Kecamatan yaitu Kecamatan Kertasari dan Kecamatan Pangalengan, yang termasuk ruas jalan Kabupaten Bandung sepanjang 7,70 Km. Perbaikannya mendapat anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD.
Pada kesempatan itu Zeis juga mengakui penyerapan anggaran APBD 2024 dari DPUTR dianggap kurang maskimal, karena ada efisiensi penyesuaian atas kebijakan pimpinan.
Baca Juga:
Dugaan Korupsi Rp128,5 Miliar di BUMD Kabupaten Bandung, Dirut PT BDS Ditahan Kejari"Seperti Jalan Pintu Pangalengan kan selesainya Desember 2024. Sebagian besarnya untuk proyek-proyek yang dinilai tidak menyentuh langsung masyarakat itu ditunda dulu tahun ini untuk efisiensi. Seperti pembangunan kantor-kantor baru seperti Kantor BKPSDM, Dispusip dan Kantor Diskominfo. Kami prioritaskan anggaran untuk kepentingan yang menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat," pungkas Zeis.(*)
