Pemkab Asahan Raih Peringkat I Penilaian Barang Milik Daerah Kekayaan Negara Awards 2024

KETIK, ASAHAN – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Asahan berhasil meraih peringkat I kategori pemerintah daerah terinisiatif dalam penilaian barang milik daerah tahun 2024. penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, mewakili Pemkab Asahan, di Aula Sri Deli Gedung Keuangan Negara Medan, selasa (17/12/2024).

Prestasi ini mengukuhkan komitmen Pemkab Asahan dalam pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel. penghargaan ini diberikan oleh kantor wilayah direktorat jenderal kekayaan negara (djkn) sumatera utara dalam acara kekayaan negara awards tahun 2024 dan sosialisasi anti korupsi dengan tema besar “teguhkan komitmen berantas korupsi untuk indonesia maju”. 

Turut hadir perwakilan kementerian keuangan, kepala kejaksaan tinggi Sumatera Utara, pengadilan tinggi agama medan, forkopimda sumatera utara, kepala daerah kabupaten/kota se- sumatera utara, pimpinan instansi dan undangan.

Dalam kesempatan tersebut, kepala kantor wilayah di JKN Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan yang telah melaksanakan pengelolaan kekayaan negara yang berkualitas. 

"Membangun budaya dalam menjaga dan memelihara barang milik negara memang tidak mudah. kita harus memberikan perhatian kepada tim teknis dan operasional sehingga pelaksana pemelihara barang maupun penata usaha barang dapat bekerja dengan maksimal. karenanya saya berharap kepada semua pimpinan untuk memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran, sehingga pengawasan dan pengendalian bisa berjalan dengan efektif dan berkesinambungan,” ujar dodok.

Pasca kegiatan, wakil bupati asahan dalam keterangannya menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan wujud kerja keras seluruh jajaran pemerintah dalam menjaga dan mengelola kekayaan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel. 

"Saya berharap semua ini tetap berkelanjutan dari tahun ke tahun sehingga seluruh aset negara baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah proses dan penilaian pelaksanaan lelang bisa kita jaga kualitasnya sehingga semakin baik," pungkasnya. (*)