Pemilik Akun Tiktok Mauli Fikr Siap Tanding Data Soal Anggaran Pendidikan Pemkot Surabaya Tak Capai 20 Persen

KETIK, SURABAYA – Pemilik akun @maulifkr siap bertanding data mengenai video viral miliknya yang mengupas soal anggaran pendidikan Kota Surabaya yang tak mencapai 20 persen.

Mauli Fikr menegaskan, pernyataannya memiliki dasar kuat dan bersumber dari dokumen resmi Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025.

“Yang saya sampaikan berdasarkan Perda APBD 2025, khususnya Lampiran V. Di sana jelas tertulis bahwa alokasi belanja fungsi pendidikan hanya 19,37 persen dari total APBD,” kata Direktur Intrapublik, Mauli Fikr saat dihubungi pada Jumat 16 Mei 2025.

Mauli menyebut pemerintah seharusnya membaca data secara teliti dan menyeluruh, bukan sekadar melihat sistem internal seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Ia menegaskan, Perda memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibanding sistem atau surat edaran.

“Kalau Pemkot mengklaim sudah lebih dari 20 persen, silakan tunjukkan basis hukumnya. Saya pegang Perda. Artinya, data yang saya sajikan bisa diuji secara hukum dan publik,” tegasnya.

Mengenai tanggapan Pemkot Surabaya soal konten menyesatkan, Mauli menjelaskan konten tersebut dibuat sebagai bentuk kontrol publik atas transparansi anggaran.

“Kalau bicara mandatory spending, baik pendidikan maupun kesehatan, itu uang rakyat. Harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan transparansi,” ujarnya.

Mauli juga mengkritisi logika ‘fungsi pendidikan’ yang terlalu luas sehingga rawan dimanipulasi persepsi.

“Jangan semua yang menyentuh pendidikan langsung diklaim sebagai anggaran fungsi pendidikan. Harus dilihat konteks dan tujuannya secara spesifik,” paparnya.

Ia pun siap melakukan adu data dengan Pemkot secara terbuka, agar masyarakat mendapatkan informasi yang jernih.

“Silakan publik menilai mana yang lebih valid data dari produk hukum resmi, atau klaim dari sistem yang belum tentu terbuka seluruhnya,” katanya.

Lebih lanjut, Mauli menegaskan bahwa klarifikasi Pemkot sebaiknya dijadikan ruang diskusi yang sehat, bukan malah menyerang balik kritik yang berdasar.

“Pendidikan ini soal masa depan kota. Jadi, mari kita buka datanya, transparan, dan jangan ada yang merasa paling benar,” pungkasnya. (*)