Pemerintah Bentuk Dewan Energi Nasional, Akademisi Dukung Rencana Penggunaan PLTN

KETIK, SURABAYA – Presiden RI Prabowo Subianto baru saja melantik pengurus Dewan Energi Nasional (DEN) pada 28 Januari 2026 di Istana Negara, Jakarta. Bahlil Lahadalia dilantik sebagai ketua harian.

Bahlil Lahadalia usai dilantik menyampaikan pihaknya mendorong penggunaan energi nuklir yang lebih bersih dan salah satu energi terbarukan.

Pernyataan Bahlil tersebut disambut positif oleh sejumlah akademisi di Surabaya. Mereka berharap dengan adanya DEN, bisa berdampak positif terutama untuk menjaga energi di dalam negeri, hingga mampu swasembada energi.

Peneliti dari Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Ary Bachtiar Krishna Putra mengungkapkan sejumlah keunggulan teknis dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dibanding sumber energi konvensional.

"PLTN unggul dari sisi densitas energi. Dengan bahan bakar yang sangat kecil, bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan stabil," katanya dalam acara diskusi Swasembada, Minggu 1 Februari 2026.

PLTN, lanjutnya, termasuk salah satu sumber energi bersih karena tidak menghasilkan karbon dioksida dalam proses pembangkitannya. "Hanya panas untuk memutar turbin," tambahnya.

Kendati demikian, pilihan nuklir sebagai alternatif energi bersih terbarukan juga memiliki tantangan. Menurutnya, tantangan bukan teknologinya, melainkan penentuan lokasi, kesiapan infrastruktur, dan integrasi dengan kawasan industri.

Selain itu isu negatif di masyarakat mengenai PLTN yang dinilai berbahagia bagi lingkungan juga menjadi tantangan berikutnya. Padahal katanya, teknologi sekarang lebih aman dibanding masa lalu

"Sistemnya semakin otomatis, kontrolnya ketat, dan ketergantungan pada faktor manusia semakin kecil," jelasnya.

Dari prespektif ekonomi, seorang pakar ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Hendry Cahyono menilai energi nuklir membantu fiskal dan stabilitas ekonomi.

"Dalam prinsip ekonomi, jika input energi lebih murah, output juga bisa lebih murah. Jika listrik dari PLTN lebih efisien, masyarakat tentu akan memilih karena lebih terjangkau," ujarnya.

Terakhir, ditinjau dari kebijakan publik, Ahmad Nizar Hilmi, dosen dan peneliti UNESA mengatakan, penunjukkan Bahlil di DEN memberikan sinyal pemerintah ingin menyatukan perencanaan dan ekseskusi kebijakan dalam satu garis komando.

"Kalau bicara teknis, mungkin bisa efektif (Menteri ESDM juga menjabat Ketua Harian DEN)," kata Nizar.

Namun Nizar mengingatkan efektivitas itu tetap bergantung pada tata kelola dan transparansi kebijakan, terutama proyek-proyek strategis energi yang bernilai investasi besar.

"Jadi dari perspektif ekonomi politik, juga perlu bertanya: siapa yang memegang tender, siapa penyedia teknologinya, dan siapa aktor industri di balik kebijakan tersebut," jelasnya. (*)