Ombudsman Puji Puskesmas Jember, Sebut Fasilitasnya Kalahkan Klinik Swasta Jakarta

KETIK, JEMBER – Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Rahmadi Indra Tektona memberikan penilaian positif terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jember, khususnya sektor kesehatan. Setelah melihat langsung sejumlah fasilitas kesehatan, ia menilai pelayanan di puskesmas pedesaan Jember telah menunjukkan standar yang sangat baik.

Rahmadi menyampaikan penilaian tersebut setelah melakukan kunjungan kerja ke Jember, Rabu, 5 Agustus 2026. Dalam agenda tersebut, ia bertemu Bupati Jember Muhammad Fawait sebelum melanjutkan peninjauan ke rumah sakit dan Puskesmas Sumberbaru.

"Kegiatan kami ke Jember mulai dari pagi tadi saya berjumpa dengan Pak Bupati, terus ke rumah sakit, lalu ini ke puskesmas, melihat langsung bagaimana pelayanan publik di bidang kesehatan di Kabupaten Jember. Hasil kami melihat, surprise lah, kondisinya baik sekali. Kalau bisa dikatakan, ini merupakan satu-satunya pelayanan publik yang pernah saya lihat yang bisa menyentuh langsung ke masyarakat di pedesaan," kata Rahmadi saat meninjau Puskesmas Sumberbaru.

Ia kemudian menyoroti kondisi fisik Puskesmas Sumberbaru yang berada di wilayah pedesaan. Menurut Rahmadi, fasilitas tersebut tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga memiliki tampilan yang modern dan nyaman.

"Kalau catatan menurut saya ini sudah bagus. Kita lihat sendiri bentuknya di depan itu sudah ngalah-ngalahi klinik swasta yang ada di Jakarta," ujar pria yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) ini. 

Rahmadi juga berinteraksi dengan pasien untuk melihat secara langsung pengalaman masyarakat ketika memperoleh pelayanan kesehatan. Dari interaksi tersebut, ia melihat warga dapat menjalani pengobatan dengan lebih tenang karena persoalan biaya tidak lagi menjadi kekhawatiran utama.

Kondisi itu membuat Rahmadi menilai Jember memiliki potensi menjadi salah satu daerah percontohan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan pelayanan benar-benar menyentuh masyarakat dan tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan.

"Pak Presiden sendiri kan bicara kalau pelayanan publik adalah ujung dari negara ini. Jember bisa menjadi contoh atau standar kesehatan tuh seperti apa, standar pendidikan tuh seperti apa, sehingga bisa jadi contoh di tempat-tempat lain," paparnya.

Bupati Jember Muhammad Fawait menyambut positif penilaian tersebut. Ia mengatakan pemerintah daerah terus membenahi fasilitas kesehatan sekaligus memperluas akses pengobatan bagi masyarakat kurang mampu melalui program Universal Health Coverage (UHC).

"Hari ini sudah bisa terlihat perbaikan-perbaikan di Puskesmas, di rumah sakit, termasuk akses pelayanan bagi warga yang tidak mampu. Rata-rata mereka yang selama ini mungkin tidak berani ke Puskesmas atau rumah sakit karena faktor biaya, hari ini sudah dijamin sepenuhnya, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis," ungkapnya.

Pemkab Jember juga menyiapkan layanan kesehatan berbasis kunjungan rumah melalui program Home Care. Layanan tersebut menyasar warga miskin ekstrem yang mengalami kesulitan mendatangi fasilitas kesehatan.

"Pelayanan homecare ini insyaAllah yang pertama di Indonesia, dan ini menjadi solusi bagi warga miskin ekstrem ketika mereka tidak mampu datang ke Puskesmas karena faktor biaya maupun ekonomi. Sakit nggak sakit, rutin kita samperin tiap bulan," tambahnya.

Selain kesehatan, Pemkab Jember juga memperluas pelayanan administrasi kependudukan melalui pelayanan di tingkat kecamatan. Masyarakat kini dapat mencetak KTP elektronik tanpa harus datang ke kantor Dispendukcapil di pusat kabupaten.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, kunjungan Ombudsman ke Jember juga menyoroti aspek lain dari pemerataan pelayanan, yakni bagaimana pemerintah memastikan warga di wilayah pedesaan memperoleh akses kesehatan yang sama dengan masyarakat perkotaan. (*)