Mudarat MBG hingga KDMP, PMII Pacitan Demo Bawa Daftar Keluhan ke DPRD-Pendopo

KETIK, PACITAN – Persoalan tingginya sisa makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kualitas pelayanan listrik yang kerap dikeluhkan warga, hingga pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi sorotan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pacitan. 

Berbagai isu tersebut dibawa dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD dan Pendopo Kabupaten Pacitan, Selasa, 23 Juni 2026.

Dalam aksi tersebut, PMII menyerahkan tuntutan yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Pacitan dan Pemerintah Kabupaten Pacitan. 

Dalam orasinya, Ketua PMII Pacitan Sunardi menilai berbagai persoalan yang berkembang tidak hanya berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Salah satu perhatian utama mereka adalah kebobrokan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

PMII meminta DPRD melakukan pendalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, termasuk pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengadaan bahan pangan, serta sarana pendukung program.

Mahasiswa juga menyoroti tingginya temuan sisa makanan dalam pelaksanaan MBG.

Selain itu, kualitas makanan, standar kebersihan, serta sanitasi sarana pendukung dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait. 

Termasuk penyerapan komoditas lokal dalam pelaksanaannya.

"DPRD Kabupaten Pacitan agar memastikan efektivitas pelaksanaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pengawasan terhadap kinerja Satgas Pengawasan MBG, kualitas makanan, standar kebersihan, serta penanganan tingginya temuan sisa makanan pada pelaksanaan harian,” demikian salah satu poin tuntutan yang disampaikan PMII.

Tak hanya MBG, mahasiswa juga membawa persoalan implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). 

PMII meminta DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya terkait transparansi rekrutmen pengurus, tata kelola kelembagaan, serta orientasi pemberdayaan produk lokal.

Selain itu, mereka meminta pemerintah memastikan pelaksanaan program tidak mengabaikan penyerapan terhadap lahan pertanian produktif dan tetap melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

Keluhan masyarakat terkait pelayanan kelistrikan juga masuk dalam daftar tuntutan. 

PMII mendesak DPRD mendorong evaluasi terhadap kualitas pelayanan PLN di Kabupaten Pacitan, mulai dari stabilitas tegangan listrik, frekuensi pemadaman, mekanisme kompensasi pelanggan, hingga penguatan infrastruktur jaringan.

Kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan, PMII meminta adanya koordinasi aktif dengan PLN guna mempercepat perbaikan kualitas layanan ketenagalistrikan yang belakangan menjadi perhatian publik.

Aksi yang berlangsung di pusat pemerintahan Kabupaten Pacitan itu diwarnai penyampaian orasi dan pembacaan tuntutan. 

Mahasiswa memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memberikan langkah konkret atas berbagai persoalan yang mereka sampaikan.

"Tuntutan tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat," ungkapnya.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan PMII, Anggota DPRD Pacitan, Bagus Surya Pratikna, menyatakan pihaknya menerima seluruh masukan mahasiswa sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dijalankan legislatif.

"Apa yang menjadi aspirasi teman-teman PMII hari ini akan kami tampung dan tindak lanjuti sesuai mekanisme yang ada di DPRD. Terkait MBG, pelayanan kelistrikan maupun KDMP, tentu akan menjadi bahan evaluasi dan pengawasan kami ke depan," ujar Bagus di hadapan massa aksi.

Ia menegaskan DPRD terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat maupun kalangan mahasiswa. 

Menurutnya, pengawasan terhadap program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memang harus terus dilakukan agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Heru Wiwoho SP, yang menerima perwakilan massa di Pendopo Kabupaten Pacitan, menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan publik di daerah.

"Pemerintah Kabupaten Pacitan berterima kasih atas masukan yang disampaikan. Seluruh aspirasi ini akan kami pelajari dan koordinasikan dengan perangkat daerah maupun instansi terkait. Pada prinsipnya kami terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat," kata Heru.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Wilayah SPPG Badan Gizi Nasional (BGN) Pacitan, Listiana Asworo, turut memberikan penjelasan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu fokus tuntutan PMII.

Menurut Listiana, berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di lapangan.

"Kami menerima berbagai masukan yang disampaikan. Temuan-temuan terkait kualitas makanan, kebersihan maupun sisa makanan akan menjadi perhatian kami untuk terus dilakukan perbaikan dan evaluasi bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG di Pacitan," ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan dukungan dan pengawasan dari seluruh elemen masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.(*)