MBG Dinilai Terancam Rusak Akibat Dugaan Mark Up Anggaran dan Dapur Tak Standar

KETIK, SITUBONDO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi ancaman serius akibat persoalan pelaksanaan di lapangan. Mulai dari dugaan pemotongan atau mark up anggaran, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, hingga kasus keracunan makanan menjadi sorotan publik.

Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menegaskan program MBG sejatinya merupakan langkah mulia negara untuk membantu anak-anak, khususnya siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, menurutnya, program tersebut dapat kehilangan makna jika pelaksanaannya disusupi praktik mencari keuntungan.

“MBG ini program sangat mulia. Tetapi akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak harus menerima makanan yang layak, sehat, dan bergizi,” ujar Gus Lilur, Kamis, 28 Mei 2026.

Ia menilai dugaan pemotongan anggaran makanan merupakan pelanggaran moral serius. Gus Lilur bahkan mengutip Surat Al-Insan ayat 8 yang menjelaskan pentingnya memberikan makanan terbaik kepada orang miskin dan anak yatim.

Menurutnya, berbagai kasus keracunan makanan di sejumlah daerah menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap dapur MBG. Anak-anak dilaporkan mengalami mual, muntah, diare, hingga harus menjalani perawatan medis.

“Yang salah bukan program MBG-nya, tetapi pelaksanaannya di lapangan. Jika pengawasan lemah dan ada oknum bermain fee, maka cita-cita besar Presiden bisa rusak,” katanya.

Gus Lilur juga menyoroti dugaan praktik pungutan per porsi makanan yang nilainya disebut berkisar Rp500 hingga Rp3.000. Jika hal tersebut benar terjadi, maka kualitas makanan yang diterima siswa berpotensi menurun karena anggaran pangan berkurang.

Ia menjelaskan, dari alokasi Rp15 ribu per porsi MBG, sekitar Rp10 ribu semestinya digunakan penuh untuk bahan makanan. Karena itu, ia meminta tidak ada pengurangan anggaran yang menjadi hak siswa.

“Jangan makan jatah anak-anak miskin. Nilai makanan harus utuh sampai ke piring mereka,” tegasnya.

Selain itu, Gus Lilur mengkritik model pengelolaan dapur MBG yang melibatkan terlalu banyak pihak ketiga. Menurutnya, sistem tersebut membuka ruang rente dan kepentingan bisnis di sekitar program bantuan pangan anak.

Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pemerintah membangun dan mengelola dapur MBG secara langsung melalui Badan Gizi Nasional (BGN) atau sekolah. Dengan model itu, pengawasan dinilai akan lebih mudah, rantai distribusi lebih pendek, dan kualitas makanan lebih terjamin.

Ia juga mendorong pemerintah membuat proyek percontohan pengelolaan MBG berbasis sekolah di setiap provinsi sebelum diterapkan lebih luas secara nasional.

Gus Lilur menegaskan NBI tetap mendukung program MBG karena dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, ia meminta pemerintah segera membenahi tata kelola anggaran, pengawasan, dan standar dapur agar program tersebut tidak kehilangan kepercayaan publik.

“Presiden ingin memberi makan anak-anak Indonesia. Jangan sampai niat besar itu dirusak oleh oknum yang mencari keuntungan,” pungkasnya. (*)