Marak Siswa Ditahan karena Tunggakan, Guru Besar UMM: Dampaknya Bisa Merusak Psikologis

KETIK, BATU – Praktik penahanan siswa akibat tunggakan biaya pendidikan dinilai berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi peserta didik.

Dekan Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora (FPSH) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Moh. Mahfud Effendy, M.M., menilai lembaga pendidikan perlu mencari solusi yang lebih bijak dan kreatif agar persoalan administrasi tidak berujung pada tekanan mental bagi siswa.

Guru Besar bidang Ilmu Pengembangan Kurikulum tersebut menjelaskan bahwa persoalan keterlambatan pembayaran biaya pendidikan sebenarnya tidak hanya terjadi di jenjang sekolah menengah, tetapi juga di perguruan tinggi.

Menurutnya, ketika siswa atau mahasiswa tiba-tiba dihadapkan pada kondisi yang mempermalukan mereka karena persoalan biaya, dampak yang muncul bukan hanya persoalan akademik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis.

"Nah, seperti yang banyak disampaikan, siswa itu kan tidak tahu persoalan seperti itu. Kemudian ketika muncul situasi yang tidak mereka duga, hal tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologisnya. Itu yang paling berbahaya menurut saya. Karena itulah kasus bullying dan persoalan sejenis menjadi perhatian, sebab dampaknya menyentuh aspek psikologis," ujarnya, Kamis, 25 Juni 2026.

Ia menegaskan bahwa dampak psikologis tidak boleh dianggap sepele karena dapat membekas dalam jangka panjang.

Menurutnya, pengalaman negatif selama menempuh pendidikan berpotensi terus diingat oleh peserta didik hingga bertahun-tahun kemudian.

"Saya sering mengatakan bahwa siswa mungkin lupa materi pelajaran yang pernah diajarkan. Namun, mereka akan selalu mengingat bagaimana guru atau sekolah memperlakukan mereka. Perlakuan itulah yang biasanya melekat paling lama dalam ingatan," katanya.

Prof. Mahfud menilai sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengantisipasi kasus serupa agar tidak terus berulang. Terlebih, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah, dan pemerintah.

"Kalau ada salah satu pihak yang mengalami kesulitan, maka pihak lain harus ikut mencari jalan keluar. Sekolah perlu memahami kondisi siswanya dan tidak membiarkan persoalan biaya berkembang menjadi masalah psikologis," tuturnya.

Ia juga mengingatkan bahwa mengandalkan bantuan pemerintah semata bukanlah solusi yang mudah dilakukan. Karena itu, sekolah didorong untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif pembiayaan maupun skema bantuan bagi siswa yang mengalami kendala ekonomi.

"Sekolah harus memiliki inovasi untuk membantu peserta didik yang benar-benar membutuhkan. Bisa melalui skema pinjaman sementara, potongan biaya, beasiswa, atau program lain yang memungkinkan siswa tetap mendapatkan hak pendidikannya," ujar dosen Program Studi Pendidikan Matematika tersebut.

Prof. Mahfud mencontohkan sejumlah sekolah kejuruan yang mampu memanfaatkan hasil karya siswa sebagai sumber pendapatan tambahan bagi lembaga pendidikan.

Langkah semacam itu, paparnya, dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat pembiayaan pendidikan.

Selain itu, ia mengaku pernah menerapkan pendekatan serupa di lingkungan perguruan tinggi. Saat menemukan mahasiswa yang mengalami kendala pembayaran, pihak fakultas berupaya memetakan potensi yang dimiliki mahasiswa tersebut agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa tekanan berlebihan.

"Saya pernah mendapati mahasiswa yang memiliki usaha kuliner. Kami membantu mempertemukan usaha tersebut dengan kebutuhan kegiatan kampus sehingga usahanya bisa berkembang. Pendekatan seperti ini lebih baik dibandingkan membiarkan mereka menghadapi beban sendirian," bebernya.

Prof. Mahfud bahkan mendorong adanya kerja sama antara sekolah, perbankan, dan orang tua untuk menghadirkan mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel.

Dengan skema tersebut, biaya pendidikan dapat ditanggung sementara oleh pihak ketiga tanpa harus mempermalukan siswa di lingkungan sekolah.

"Saya pernah menerapkan kerja sama dengan bank untuk membuat tabungan pendidikan atau sistem talangan biaya. Dengan begitu, siswa tidak perlu menerima label atau pemberitahuan yang dapat menimbulkan rasa malu di depan teman-temannya," ujarnya.

Menurut Prof. Mahfud, kasus siswa yang mengalami kendala biaya sebenarnya hanya terjadi pada sebagian kecil peserta didik.

Karena itu, sekolah seharusnya mampu memberikan perhatian khusus kepada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.

"Jumlahnya tidak banyak, mungkin hanya sebagian kecil. Justru karena sedikit, sekolah harus bisa memberikan solusi yang lebih manusiawi dan tidak merugikan kondisi mental mereka," katanya.