‎Layanan Puskesmas Lebihi Kapasitas, Pemkot Batu Optimalisasi Polindes ‎

KETIK, BATU – Pemkot Batu mendorong optimalisasi Pondok Bersalin Desa (Polindes) agar dapat memberikan layanan setara puskesmas pembantu.

‎Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan di tingkat desa sangat dibutuhkan untuk menjamin aksesibilitas yang merata.

‎Menurut Cak Nur, sapaan akrab Nurochman, untuk mendukung operasional fasilitas kesehatan di desa dan kelurahan, Pemkot Batu telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja dengan tenaga kesehatan (nakes) dan petugas pendukung puskesmas.

‎“Ada 15 dokter, 21 bidan, 13 perawat, dan tiga akuntan yang akan bertugas mendampingi program ini," katanya Kamis, 17 Juli 2025.

‎Cak Nur menjelaskan, percepatan pelayanan dilakukan dengan mengaktivasi Polindes agar setara dengan Pustu. Termasuk melengkapi peralatan medis dan meningkatkan kualitas SDM.

Ia menargetkan, seluruh Polindes desa dan kelurahan aktif dan berfungsi optimal pada Agustus 2025 nanti.

‎"Kami tegaskan kepada mereka agar mengedepankan profesionalitas dan tidak melakukan diskriminasi dalam pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

‎Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja menambahkan optimalisasi Polindes sebagai respons atas kelebihan beban layanan di sejumlah puskesmas di Kota Batu.

‎Data Dinas Kesehatan Kota Batu menyebutkan, Puskesmas Batu tercatat melayani 51.566 jiwa, Puskesmas Bumiaji 64.230 jiwa, Puskesmas Sisir 47.378 jiwa, Puskesmas Beji 33.995 jiwa, dan Puskesmas Junrejo 22.428 jiwa.

‎"lima puskesmas yang ada saat ini harus melayani jumlah penduduk yang melebihi kapasitas ideal. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2024, idealnya satu puskesmas hanya melayani maksimal 30 ribu jiwa," jelasnya.

‎Aditya menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM)  menjadi tantangan optimalisasi Polindes. Itu karena sebagian besar polindes di Kota Batu saat ini hanya dijaga oleh satu orang bidan.

Padahal, Polindes dapat difungsikan untuk berbagai layanan dasar seperti posyandu, senam ibu hamil, hingga konsultasi kesehatan ringan.

‎“Kondisi ini tidak ideal. Maka kami memilih langkah yang paling realistis, yaitu menguatkan fungsi polindes di seluruh desa dan kelurahan,” urainya.(*)