Kutara Manawa, Kitab Hukum Penjaga Ketertiban Majapahit

KETIK, MOJOKERTO – Kerajaan Majapahit tidak hanya dikenal sebagai kerajaan besar yang memiliki wilayah kekuasaan luas. Di balik kejayaannya, kerajaan yang didirikan Raden Wijaya pada 1293 Masehi ini juga memiliki sistem hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Mulai dari urusan perdagangan, perkawinan, utang-piutang, hingga tindak pidana seperti pencurian dan pembunuhan.

Salah satu bukti keberadaan sistem hukum tersebut adalah Kitab Kutara Manawa Dharmasastra, atau lebih dikenal dengan nama Kitab Kutara Manawa. Kitab ini menjadi pedoman hukum pada masa Majapahit untuk mengatur kehidupan masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam penyelesaian berbagai perkara.

Keberadaan Kutara Manawa tercatat dalam sejumlah sumber sejarah, di antaranya Kidung Sorandaka serta Prasasti Bendasari dan Prasasti Trowulan.

Dalam Kidung Sorandaka, disebutkan bahwa Lembu Sora, seorang pembesar Majapahit, dituntut dengan hukuman mati berdasarkan ketentuan Kutara Manawa setelah membunuh Mahisa Anabrang dalam peristiwa pemberontakan Ranggalawe.

Sementara itu, Prasasti Bendasari yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk juga menyebut nama Kutara Manawa. Salah satu bagian prasasti tersebut menerangkan bahwa keputusan hukum harus berpedoman pada kitab Kutara Manawa dan kebijaksanaan para pendeta dalam menyelesaikan pertikaian.

Prasasti Trowulan bertarikh 1358 Masehi turut mencatat keberadaan kitab hukum tersebut. 

Kitab Kutara Manawa terdiri atas 275 pasal yang terbagi dalam 19 bab. Cakupan pengaturannya cukup luas karena tidak hanya membahas tindak pidana, tetapi juga persoalan perdata dan hubungan sosial masyarakat.

Secara garis besar, 19 bab tersebut adalah: Ketentuan umum mengenai denda, delapan macam pembunuhan (astadusta), Perlakuan terhadap hamba (kawula), delapan macam pencurian (astacorah), paksaan (sahasa), jual-beli (adol-atuku), gadai (sanda), utang-piutang, titipan, mahar (tukon), perkawinan (kawarangan), perbuatan mesum (paradara), warisan (drewe kaliliran), caci-maki (wakparusya), menyakiti (dandaparusya), kelalaian (kagelehan), perkelahian (atukaran), pertanahan (bhumi), dan fitnah (duwilatek).

Kitab ini juga memiliki akar dari tradisi hukum yang lebih tua. Pada masa Kerajaan Singhasari dikenal kitab Kutarasastra dan Manawasastra. Tradisi hukum tersebut merupakan bagian dari perkembangan ajaran Dharmasastra yang telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan sebelumnya, termasuk Medang dan Kalingga.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum di Majapahit berada di bawah kewenangan raja. Raja dibantu oleh dua pejabat yang disebut dharmadyaksa serta tujuh orang upapati dalam urusan keagamaan dan kehakiman.

Dalam perkembangan penerapannya, dikenal pengelompokan hukuman menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi hukuman mati, pemotongan anggota tubuh, denda, serta panglisyawa atau patukusyawa. Sementara pidana tambahan dapat berupa tebusan, penyitaan, dan patibajampi.

Salah satu ketentuan yang cukup menarik perhatian adalah hukuman pemotongan anggota tubuh bagi pelaku pencurian tertentu. Dalam aturan tersebut, pencuri emas, intan, kain, dan barang berharga lainnya dapat dikenai hukuman potong anggota tubuh.

Sementara itu, pencurian hewan ternak tertentu juga memiliki sanksi khusus. Orang yang mencuri kerbau, sapi, atau kuda yang digunakan sebagai binatang penarik kereta dapat dikenai hukuman pemotongan setengah kaki.

Hukuman ini menunjukkan Kutara Manawa Majapahit memberikan sanksi berbeda berdasarkan jenis barang yang dicuri dan tingkat pelanggarannya.

Selain hukuman fisik, denda juga menjadi salah satu bentuk sanksi yang banyak digunakan. Besarannya tidak ditentukan secara seragam, melainkan mempertimbangkan jenis pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, niat pelaku, waktu kejadian, serta kedudukan sosial tertentu.

Beberapa satuan denda yang dikenal antara lain samas (400 uang perak), domas (800 uang perak), setali 1000 uang perak), rwang tali 2000 uang perak), patang tali (4000 uang perak), salaksa (10 ribu uang perak), hingga saketi nem laksa (160 ribu uang perak).

Pemukulan atau pelemparan yang tidak mengakibatkan penderitaan berat, misalnya, dikenai denda samas. Apabila menimbulkan luka dengan tingkat sedang, dendanya meningkat menjadi setali.

Menariknya, hukuman mati dalam ketentuan tertentu juga dapat diganti dengan pembayaran uang tebusan. Namun, penggantian tersebut tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan. Perbuatan seperti melakukan tenung, menyebarkan fitnah berbahaya, dan tindakan yang membahayakan raja termasuk pelanggaran yang dapat diancam hukuman mati.

Hal lain yang menarik dari Kitab Kutara Manawa adalah adanya ketentuan mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana.

Dalam aturan tersebut, anak-anak yang berusia di bawah sepuluh tahun tidak dikenai hukuman, baik untuk pelanggaran berat maupun ringan. Mereka dianggap belum dewasa dan belum mampu membedakan perbuatan baik dan buruk.

Keberadaan Kutara Manawa menjadi bukti bahwa Majapahit telah memiliki tradisi hukum yang cukup kompleks. Aturan yang mencakup pembunuhan, pencurian, perdagangan, perkawinan, warisan, pertanahan, hingga batas usia pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat pada masa itu telah diatur melalui seperangkat ketentuan hukum.