Krisis di Balik Brankas: Ketika Uang Cuma Disimpan, Ekonomi Tidak Bergerak

Uangnya Ada. Tapi Diam Seperti Patung Pancoran. Bayangkan. Negeri ini seperti rumah mewah penuh laci. Di tiap laci ada uang, di tiap lemari ada brankas. Tapi dapurnya kosong dan anak-anaknya makan mie instan setiap hari. Inilah realitas ekonomi kita hari ini: uang beredar, tapi tidak bergerak.

Data Bank Indonesia mencatat uang beredar (M2) per April 2025 mencapai Rp 9.390 triliun, naik menjadi Rp 9.406,6 triliun di Mei. Dan diperkirakan menembus Rp 9.598 triliun pada Juni 2025. Tapi UMKM tetap kesulitan modal, masyarakat tetap menunda belanja, dan kredit produktif jalan di tempat.

Saya menyebut fenomena ini sebagai “Velocity Economic Suspend” — kondisi di mana uang hanya jadi angka statistik, bukan alat tukar yang menghidupi ekonomi rakyat.

Uang Tersimpan, Dompet Rakyat Kering

Sementara uang para elite “beristirahat” di brankas pribadi, di balik tembok-tembok rumah. Sedangkan rakyat bawah sudah memakan tabungan. Bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri, tapi untuk bertahan hidup. Belum lagi bayar listrik, beli sembako, dan nyekolahin anak.

Kondisi ini diperparah dengan gejala Non Perfomance Loan (NPL) atau kredit macet yang mulai naik di banyak sektor. Tabungan menipis, cicilan macet, UMKM kehilangan daya beli. Ekonomi rakyat seperti kereta mogok di tengah rel panjang — tidak bisa maju, tapi tidak boleh mundur.

Statistik Tak Selalu Jujur

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional Indonesia per Maret 2024 adalah 9,36%, turun dari 9,57% pada September 2023. Sekilas menggembirakan.

Tapi menurut standar Bank Dunia, realitasnya jauh lebih keras. Dengan garis kemiskinan US$3,65 per hari (PPP), angka kemiskinan Indonesia adalah 15,6%.

Dengan standar negara menengah atas US$6,85 per hari, 60,3% rakyat Indonesia masuk kategori miskin relatif.

Jadi jangan tertipu statistik nasional. Bisa jadi secara angka, kita kaya. Tapi secara hidup, rakyat tetap susah.

Rekening Dormant atau Rekening Rahasia?

Di tengah keresahan ini, publik makin bingung ketika muncul kabar bahwa pemerintah ingin memblokir rekening dormant, alias rekening tidak aktif. Seolah-olah rakyat yang lupa top up rekening bank Rp 100 ribu selama setahun sedang dicurigai sebagai penjahat keuangan.

Padahal seperti dijelaskan oleh Salamuddin Daeng, masalah sesungguhnya bukan di rekening dormant. Tapi di rekening-rekening rahasia — rekening gelap yang menyimpan uang hasil korupsi, tambang ilegal, narkoba, judi online, hingga perdagangan manusia.

Data PPATK (April 2025) menyebut ada Rp 1.459 triliun transaksi mencurigakan, termasuk Rp 984 triliun yang diduga berkaitan dengan korupsi. Dan sayangnya, sebagian besar rekening itu tidak dormant — justru sangat aktif, tapi di luar radar publik dan banyak juga disimpan dalam brankas rumah ! 

Uang Kotor dan Panggung Ekonomi Bayangan

Uang ini bukan hanya diam. Ia menyelinap dalam sistem. Ia digunakan untuk operasi politik, kampanye gelap, bahkan mendanai kekuatan yang hendak menggulingkan pemerintahan sah. Ini bukan sekadar urusan ekonomi — ini soal kedaulatan negara.

"Jadi, kalau negara mau blokir rekening, blokirlah yang menyembunyikan kejahatan. Jangan sampai rekening petani, buruh, dan tukang sayur yang malah kena sasaran"

Harapan Itu Masih Ada (Tapi Tidak Otomatis)

Kini, kita berharap kepada pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto. Beliau dikenal tegas, berani, dan siap “tabrak langsung” demi rakyat.

Namun kita harus jujur: kebijakan seperti pembekuan rekening dormant tanpa sosialisasi justru bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

"Jangan sampai rakyat makin takut menyimpan uang di bank. Karena uang yang takut, seperti manusia, akhirnya lebih suka sembunyi".

Kalau Prabowo mau menang dalam perang ini, maka musuhnya bukan rakyat kecil yang menabung Rp 500 ribu di BRI. Tapi sindikat keuangan gelap yang memegang ribuan rekening rahasia bernilai triliunan.

Buka Brankas, Gerakkan Uang

Ekonomi hanya hidup jika uang bergerak. Kalau uang diam, ekonomi beku. Kalau uang bersembunyi, negara kehilangan kendali.

Velocity Economic Suspend adalah alarm. Dan alarm ini tidak bisa dibungkam dengan kata-kata manis atau grafis presentasi.

Ia hanya bisa dijawab dengan keberanian menyapu bersih uang kotor, dan kebijakan yang membela rakyat kecil.

Presiden Prabowo harus bisa membedakan: "Mana rekening harapan rakyat, dan mana rekening yang menyimpan ancaman negara".

*) Tubagus Raditya Indrajaya adalah  Pengamat Ekonomi & Keuangan Publik

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.co.id
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.co.id.
Berikan keterangan OPINI di kolom subjek