Kortastipidkor Polri Sita 44 Aset Senilai Rp286,27 Miliar, 38 Objek di Sumsel

KETIK, PALEMBANG – Kortastipidkor Polri menyita sebanyak 44 objek berupa tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp286,27 miliar.

Penyitaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Tehnology (DST) dan PT Maxima Inti Finance (MIF) periode 2012–2016.

Kasus dugaan korupsi ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT DST. Dalam prosesnya, penyidik menduga pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan dan penilaian risiko tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Akibatnya, pembiayaan tersebut mengalami kemacetan dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat.

Selanjutnya, LPEI kembali memberikan pembiayaan kepada PT MIF. Penyidik menduga pembiayaan baru tersebut digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan yang sebelumnya telah bermasalah, termasuk pembiayaan PT DST, sehingga seolah-olah masih dalam kondisi lancar.

PT MIF diketahui menerima total pembiayaan sebesar 47,5 juta dolar AS yang dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap.

Dalam pencairan tersebut, penyidik menduga dokumen dan jaminan yang menjadi persyaratan tidak diperiksa secara memadai. Pada akhirnya, perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada LPEI.

Perkara ini ditangani berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025. Dalam proses penyidikan, Polri telah menetapkan enam orang sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai 43.617.739,13 dolar AS atau sekitar 43,62 juta dolar AS.

Kabagops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi saat melakukan giat ungkap kasus, Kamis 12 November 2026 mengatakan, penyitaan dan pemasangan plang aset telah dilakukan sejak pekan lalu hingga Kamis di sejumlah wilayah, yakni Aceh dan Sumatera Selatan.

"Sejak minggu lalu hingga hari ini, penyidik telah melakukan penyitaan dan pemasangan plang secara bersamaan di beberapa lokasi. Kegiatan ini mencakup satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dan 38 objek di Sumatera Selatan," ujar Ahmad Yusuf Afandi.

Kabagops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afand bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Ronni Bonic saat melakukan giat ungkap kasus, di Mapolda Sumsel, Kamis 12 November 2026. (Foto: Yola/Ketik.com)

Khusus di Sumatera Selatan, terdapat 38 objek sitaan dengan nilai sekitar Rp24,27 miliar. Rinciannya, tiga bidang tanah di Kota Palembang senilai Rp3,93 miliar, enam objek di Kota Prabumulih senilai Rp7,08 miliar, serta 29 objek di Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai sekitar Rp13,25 miliar.

Sementara enam objek lainnya tersebar di Jakarta Selatan, Bener Meriah, Aceh, Kota Tangerang dan Depok.

"Nilai Rp286,27 miliar tersebut merupakan nilai aset yang disita. Sedangkan pemulihan kerugian negara akan mengikuti proses hukum perkara ini," jelasnya.

Kasubdit I Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Danny Haposan Ardiantara Bungaren Sianipar juga menjelaskan, penyidik menemukan dugaan adanya pengondisian pembiayaan dengan menggunakan perusahaan lain untuk menutupi kredit macet PT DST.

Salah satu tersangka yang diduga memiliki peran penting dalam skema tersebut adalah IS, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pelaksana LPEI.

Danny menjelaskan, IS memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM). Namun, dalam perkara ini, penyidik menduga kewenangan tersebut justru digunakan untuk mencarikan debitur baru guna menyelesaikan kredit macet PT DST.

"Contohnya, penyelenggaraan pengawasan yang dilakukannya adalah memerintahkan mencarikan debitur baru untuk menyelesaikan kredit macetnya DST. Jadi, tersangka IS ini mencari orang atau figur yang bisa untuk menutupi penyelesaian kredit macetnya DST. Muncullah tersangka DM dari PT MIF," jelas Danny.

Menurutnya, IS juga diduga menyetujui pembiayaan kepada PT MIF melalui skema novasi dengan pola window dressing, yakni pengaturan transaksi yang diduga membuat kondisi pembiayaan bermasalah seolah-olah terlihat baik atau masih lancar.

Danny menyebutkan, dugaan pola serupa juga dilakukan para tersangka lainnya untuk membantu PT MIF dan pihak LPEI menutupi permasalahan kredit macet PT DST.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan lima orang dari unsur LPEI sebagai tersangka, yakni FH, NH, DSD, IS, dan AS. Sementara satu tersangka lainnya, DM, merupakan Direktur Utama PT MIF saat peristiwa tersebut terjadi.

Para tersangka dari unsur LPEI tersebut memiliki jabatan di antaranya Direktur Pelaksana, Direktur Pelaksana IV, Kepala Divisi Pembiayaan UKM, Kepala Departemen UKM, serta Relationship Manager.

Lebih lanjut, Danny mengungkapkan, aset-aset yang disita di wilayah Sumatera Selatan berkaitan dengan rangkaian jaminan pembiayaan kedua perusahaan tersebut.

Menurutnya, aset tersebut awalnya merupakan jaminan dari PT DST. Namun, setelah penyelesaian kredit melalui PT MIF, aset yang sama kemudian kembali dijadikan jaminan untuk pembiayaan PT MIF di LPEI.

"Khusus untuk aset yang berada di Sumsel, ini merupakan jaminan dari PT DST. Lalu, diselesaikan kreditnya oleh PT MIF, kemudian menjadi jaminan PT MIF lagi untuk kredit PT MIF di LPEI," ungkap Danny.

Ia juga menjelaskan, penyidik masih mendalami keberadaan dan fungsi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam rangkaian pembiayaan tersebut, termasuk dugaan adanya perusahaan yang hanya digunakan sebagai sarana untuk mengambil atau menutupi pinjaman.(*)