KIP Aceh Singkil: Pers Harus Kawal Pilkada 2024 yang Sejuk

KETIK, ACEH SINGKIL – Lebih dari 50 jurnalis Aceh Singkil ikut serta dalam pelatihan jurnalis Pilkada Serentak 2024, yang dilaksanakan pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil.

Pelatihan ini dilaksanakan di Sunset cafe, Pulo Sarok, Singkil, Selasa, 12 November 2024 dengan menghadirkan 4 pemateri dengan latar belakang yang beragam. 

Para pemateri tersebut berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, panwaslih, dan PWI. 

Nasir, ketua KIP Aceh Singkil menyampaikan, bahwa inilah saatnya ngumpul bareng dengan rekan media, dimana selama ini waktu dan kesibukanlah yang menghalanginya. 

"Saya mengajak rekan media turut ambil peran dalam menginformasikan berbagai informasi dan tahapan pilkada yang sejuk kepada masyarakat," ujar Nasir. 

Ia berharap seluruh pemaparan dari para narasumber bisa diserap dengan baik. 

Sementara itu, Irwansyah Rizal, ketua Panwaslih Aceh Singkil mengakui bahwa ada tahapan pilkada yang luput dari pengawasan pihaknya. Pasalnya mereka terlambat dibentuk.

“Jujur, kami baru dilantik pada 28 Mei 2024, jelas perekrutan PPK kemarin tidak sempat kami awasi karena belum dilantik,” sebutnya. 

Tugas panwaslih, lanjut Irwansyah, ialah mengawasi penyelenggaraan pilkada, menerima laporan dugaan, dan menyampaikan temuan laporan kepada KIP. 

Terkait laporan, bahwa salah satu paslon yang menggunakan suket (surat keterangan), pihak panwaslih menyatakan suket dianggap tidak berlaku apabila ijasah calon tidak ada.

"Hasil penelusuran, bahwa paslon tersebut pernah sekolah, punya kepala sekolah dan terdata pada dapodik, istilah sekarang," jelasnya. 

Saipul Bahri, Kasi Barang pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, mengatakan bahwa kajari juga punya peran mensukseskan pilkada. 

“Kita juga masuk di Sentra Gakkumdu. Di kantor juga ada dibuka posko pilkada di bawah naungan kasi intelegen. Intinya kita terus berkolaborasi,” ujar Saipul. 

Saipul mengajak semua pihak untuk terus berbuat positif dalam pilkada serta mengawasi pelaksanaannya agar jangan sampai terjadi tindak pidana.

“Money politics dan netralitas, 2 hal yang sangat berat terpecahkan,” tegas Saipul. (*)