KETIK, MALANG – Guru Besar bidang Sosiologi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Oman Sukmana, M.Si., menyoroti kategori pengangguran yang disampaikan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Moh Edy Mahmud dalam siaran resmi beberapa waktu lalu.

Menurut Edy Mahmud, seseorang sudah dikategorikan tidak menganggur meski hanya bekerja satu jam dalam seminggu. Standar statistik ketenagakerjaan tersebut dinilai berisiko menyederhanakan persoalan kesejahteraan masyarakat jika angka penurunan pengangguran dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi.

Prof. Oman Sukmana menilai indikator tersebut perlu dipahami secara proporsional. Standar minimal satu jam kerja dalam seminggu yang digunakan BPS bertujuan membedakan penduduk bekerja dan pengangguran, namun juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan.

Menurutnya, kesejahteraan sosial memiliki cakupan lebih luas, meliputi terpenuhinya kebutuhan material, sosial, dan spiritual. Kebutuhan material mencakup sandang, pangan, dan papan. Sementara kebutuhan sosial berkaitan dengan interaksi dan kenyamanan hidup, sedangkan kebutuhan spiritual menyangkut kemampuan menjalankan ibadah.

Guru Besar bidang Sosiologi Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Dr. Oman Sukmana, M.Si. (Foto: Humas UMM)

Baca Juga:
FPIK UB Raih Penghargaan WBK, Prof. Asep Tekankan Budaya Jaga Zona Integritas

“Bekerja satu jam hanyalah standar untuk menentukan seseorang menganggur atau tidak, bukan sejahtera atau tidak,” ujar Prof. Oman Sukmana. 

Prof. Oman Sukmana mencontohkan seseorang yang bekerja satu jam dalam seminggu dengan penghasilan Rp50 ribu tetap masuk kategori bekerja. Padahal, jika dihitung selama sebulan, pendapatannya hanya sekitar Rp200 ribu. Kondisi tersebut tentu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

“Dia bekerja, tidak menganggur, tetapi sejahtera atau tidak? Tidak. Jadi konteks menganggur dan konteks sejahtera itu berbeda,” ungkapnya.

Bahkan, kesejahteraan belum tentu terjamin jika upah minimum menjadi acuan pendapatan pekerja. Penghasilan tersebut sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan dan tempat tinggal. Akibatnya, masyarakat kesulitan menyisihkan pendapatan untuk tabungan maupun dana darurat ketika menghadapi kebutuhan mendesak.

Baca Juga:
UIN Maliki Malang Gelar Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah, 164 Peserta Dituntut Miliki Kompetensi Profesional

Lebih mendalam, Prof. Oman Sukmana menilai pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang layak. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 mengenai hak warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pekerjaan layak tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha melalui kebijakan ketenagakerjaan yang tepat. Selain itu, iklim investasi yang kondusif juga penting untuk menarik investor dan memperluas kesempatan kerja.

Pariwisata menjadi salah satu sektor potensial yang mampu menggerakkan berbagai bidang, mulai perhotelan, transportasi, kuliner, hingga industri kreatif. 

Dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu diperkuat melalui kemudahan permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, serta akses pemasaran. Langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing UMKM.

Prof. Oman Sukmana mengingatkan pemerintah agar tidak hanya terpaku pada capaian statistik dalam mengevaluasi kondisi ketenagakerjaan. Data kuantitatif tetap diperlukan, tetapi harus dilengkapi indikator yang menggambarkan kualitas hidup, termasuk tingkat pendapatan dan stabilitas pekerjaan.

“Kita perlu keluar dari rezim angka, rezim statistik. Statistik itu pendukung, tetapi kalau statistik dijadikan satu-satunya indikator, ada masalah,” tuturnya.

Terakhir, ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan seharusnya turut diukur dari jumlah masyarakat yang memiliki penghasilan stabil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penurunan angka pengangguran harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.(*)