Kepala BNPB Dampingi Menko PMK Pratikno Pantau Pengungsi Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Flores Timur

KETIK, FLORES TIMUR – Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M kembali ke Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu (24/11/2024).

Kali ini jenderal bintang tiga itu mendampingi Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc melakukan kunjungan kerja ke beberapa lokasi. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Basarna dan juga Kepala PVMBG.

Rombongan memulai kegiatan dengan rapat koordinasi bersama sejumlah pihak yang terlibat dalam penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Agenda itu dihelat di Kantor Bupati Flores Timur.

Rapat ini membahas sejauh mana penanganan yang telah dilakukan seluruh unsur sejak erupsi yang terjadi hampir tiga minggu yang lalu.

Selanjutnya rombongan meninjau gudang logistik yang menyimpan barang bantuan untuk masyarakat yang terdampak erupsi. Di Gudang ini Menko PMK mendapat penjelasan dari Kepala BNPB terkait stok barang bantuan yang masih cukup untuk beberapa minggu ke depan dan BNPB juga akan menambahkan kembali jika memang masih diperlukan.

Kepala BNPB memastikan bahwa barang yang tersedia dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Setelah meninjau gudang logistik, rombongan bertolak ke Pos Pengungsian Lewolaga untuk berdialog dengan pengungsi sekaligus meninjau fasilitas yang ada di pos pengungsian tersebut.

Kemudian agenda dilanjutkan dengan melihat langsung ke lokasi pembangunan hunian sementara dan juga hunian tetap.

Anggota BNPB menemani anak-anak di Pos Pengungsian Lewolaga di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Minggu 24 November 2024. (Foto: Bidang Komunikasi Kebencanaan BNPB)

Menko PMK mengatakan, masyarakat yang dalam radius berbahaya sedang dipersiapkan tempat untuk relokasi.

“Di bawah kendali Kepala BNPB, sudah mulai dibangun hunian sementara (huntara), dalam waktu dua bulan ke depan huntara sudah jadi,” ucap Pratikno.

Huntara disiapkan pemerintah bagi masyarakat sambil menunggu rumah hunian tetap di tempat relokasi selesai dibangun.

Pembangunan hunian tetap tentu memerlukan proses yang cukup matang, mengingat pemerintah tidak bisa membangun dengan tanpa adanya kajian terkait keamanan dari potensi terdampak erupsi di kemudian hari.

“Meninjau kesiapan lokasi untuk hunian tetap, hunian tetap ini harus dipikirkan secara matang, tidak hanya membangun rumah tapi membangun kehidupan oleh karena itu sisi sosial jadi pertimbangan penting, juga memikirkan sumber ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

“Kita jangan menjauhkan warga dari kebunnya, kalau bisa kebunnya lebih dekat dijangkau dari hunian tetap. Masih perdalam (dikaji) lagi, kita menjaga betul agar pindah ini justru meningkatkan kualitas hidup masayarakat,” tutup Pratikno.

Pada kesempatan yang sama, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan semua lokasi yang akan dijadikan hunian tetap ini masih terus dilakukan perencanaan yang matang. Karena lahan yang akan dijadikan relokasi berasal dari bermacam-macam kepemilikan, ada yang menggunakan Kawasan hutan lindung, hibah dari masyarakat dan adat.

“Lahan yang ada merupkan hutan lindung, tanah adat besok dalam proses mediasi, ada tanah yang sudah diserahkan pemilik. Sehingga harus jelas. Masyarakat mau relokasi terpusat (yang ditetapkan), tidak ada penolakan, sampai saat ini ada juga sebagian yang mau relokasi mandiri.” kata Suharyanto.

“Artinya masyarakat menyadari kalau tinggal di tempat yang lama (terdampak erupsi sebelumnya) itu bahaya, mungkin tidak sekarang namun akan berbahaya bagi keturunan anak dan cucu,” lanjutnya dilansir dari rilis resmi BNPB.

Anggota BNPB menemui warga di Pos Pengungsian Lewolaga di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Minggu 24 November 2024. (Foto: Bidang Komunikasi Kebencanaan BNPB)

Selagi hunian tetap dibangun oleh pemerintah, juga disiapkan hunian sementara. Bagi warga yang enggan tinggal di hunian sementara, pemerintah menyediakan dana tunggu hunian yang diberikan setiap bulan selama jangka waktu tertentu. Fungsinya untuk membantu masyarakat dalam penghidupan sehari-hari.

“Kalau mau numpang di rumah keluarga lain, selama numpang dapat 500 rb per bulan selama enam bulan atau bisa ditambah lagi,” tutur Suharyanto.

Kepala BNPB juga memastikan bahwa semua warga baik yang menghuni hunian sementara ataupun menumpang di kerabat, dijamin akan mendapatkan hunian tetap.

“Hunian tetapnya tetap dapat,” tegasnya.

Berdasarkan data sementara, BNPB akan menyiapkan hunian sementara sebanyak 442 unit yang dapat digunakan oleh lebih dari 2.000 kepala keluarga. Adapun tipe kopel 5 yaitu satu unit hunian sementara terdiri dari 5 kepala keluarga.

Tak lupa dirinya mengimbau kepada seluruh warga dan pengujung agar tidak melakukan aktivitas atau memasuki Kawasan radius bahaya yang telah direkomendasikan oleh PMBG yaitu radius 7 kilometer dari puncak gunung dan sectoral sejauh 8 kilomter Barat Daya – Barat Laut.

“Gunung masih dinamis walaupun letusan tidak besar tapi masih berbahaya, kalua mau melihat kebun atau rumah lamanya jangan dulu sampai dengan ada pemberitahuan resmi dari pemerintah,” tutupnya.

Di sela-sela kunjungan ke pos pengungsian, Menko PMK, Kepala BNPB dan Wakil Menteri Dalam Negeri turut memberikan sejumlah simbolis barang bantuan bagi para pengungsi. (*)