KETIK, TUBAN – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan komitmen tegas pemerintah dengan menerapkan kebijakan zero tolerance (toleransi nol) terhadap insiden keamanan pangan serta segala bentuk praktik penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan keras tersebut disampaikan Sudaryono usai menjenguk langsung ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang yang menjadi korban dugaan insiden keracunan makanan di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang, Sabtu, 1 Agustus 2026.
"Saya sebagai Kepala Badan Gizi yang baru ini memastikan itu, zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi dan hanky panky, nitip-nitip duit itu nggak boleh lagi," tegas Sudaryono.
Menanggapi insiden itu, sosok yang akrab disapa Mas Dar ini meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk memperketat dan mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) secara disiplin.
Menurutnya, kepatuhan total terhadap SOP serta sistem pengelolaan dapur adalah kunci utama agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Baca Juga:
Andra Soni Luncurkan Logo Baru Bank Banten, Ajak Masyarakat Perkuat Bank DaerahIa juga menyoroti pentingnya peran pimpinan atau Kepala Dapur SPPG dalam mengawasi jalannya operasional sehari-hari.
Kepala dapur memegang tanggung jawab penuh atas pengawas gizi, chef, hingga seluruh staf operasional. Lebih dari itu, staf yang membangkang atau lalai menjalankan standar higiene wajib ditindak tanpa kompromi.
"Supaya tidak terulang lagi, harus ikuti SOP. Kemudian SOP diikuti, sistem diikuti, terus kemudian komandannya Kepala Dapur SPPG. Saya paham Anda punya chef, Anda punya pengawas gizi, Anda punya orang-orang yang kerja di situ, barangkali mungkin ada 1-2 yang ada yang ngeyel-lah. Ya harus ada leadership di situ," ungkapnya.
Mas Dar menegaskan tidak segan-segan menginstruksikan pemecatan bagi petugas dapur yang abai terhadap prosedur keselamatan dasar, seperti kewajiban mencuci tangan, mengoperasikan perlengkapan dengan sarung tangan, hingga penggunaan masker.
Baca Juga:
Dugaan 10 Ekor Kambing CSR PT. Socfindo Kebun Lae Butar Digelapkan, Satgas PPA: Evaluasi Penyaluran Bantuan Perusahaan"Kalau misalnya ada di antara pegawai di dapur itu yang barangkali mungkin susah dikasih tahu untuk cuci tangan-lah, atau memakai SOP harus pakai sarung tangan, pakai masker, ya harus dikeluarkan, harus tegas ini! Karena kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti. Nggak boleh lagi," tandasnya.(*)