Kepala Bapenda Lubuklinggau Hendra Gunawan Imbau Masyarakat Taat Bayar Pajak

KETIK, LUBUKLINGGAU – Kepala Bapenda Kota Lubuklinggau Hendra Gunawan, S.STP, M.Si terus gencar menggaungkan agar masyarakat selalu taat Pajak.

Dikatakan Kepala Bapenda Kota Lubuklinggau bahwa Pajak adalah untuk membangun daerah. Pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara ataupun daerah.

Seperti halnya perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara atau daerah juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran, dan tanpa pajak sebagian besar kegiatan dan pembangunan suatu negara atau daerah akan sulit untuk dilaksanakan.

"Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak," ucapnya.

Dia menambahkan, penggunaan pajak mulai dari pembangunan sarana umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak.

"Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baik dalam hal pembinaan dan modal," ucap Hendra.

Lebih lanjut, orang nomor satu di jajaran Bapenda Kota Lubuklinggau tersebut mengatakan, dengan demikian jelas bahwa pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara atau daerah.

Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara atau daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. 

Di samping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. 

"Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal," tutupnya. (*)