Kelangkaan BBM Ungkap Adanya Tengkulak yang Membeli dalam Jumlah Besar

KETIK, LUMAJANG – Kelangkaan BBM yang melanda Lumajang dan Jember beberapa hari lalu mengungkap adanya kelompok tengkulak BBM dalam jumlah besar yang kemudian dijual lagi kepada pengecer BBM atau yang dikenal sebagai kios-kion bensin.

Para penjual BBM eceran yang banyak bertebaran di jalanan, ternyata tidak harus repot-repot antre di SPBU untuk mendapatkan BBM. Asal kenal dengan para tengkulak BBM ini, mereka akan disuplai sesuai kebutuhan.

“Memang keuntungannya tidak sebesar kalau kita beli sendiri di SPBU, tapi dari pada antri di SPBU. Kalau beli kepada tengkulak langsung diantar ke kios mas," kata salah seorang penjual BBM eceran di Lumajang.

BBM jenis pertalite dibeli di SPBU dengan harga Rp10 ribu perliter, dan dijual lagi ke pengecer dengaan harga antara Rp10.700 sampai 10.800 per liter. 

Sedangkan para pengecer BBM menjual lagi dengan harga Rp12 ribu per liter. Masyarakat juga cukup terbantu dengan adanya BBM eceran ini, karena tidak harus ke SPBU jika kehabisan BBM.

"Yang jadi masalah, tengkulaknya itu pakai berapa barcode BBM. Karena jika membeli di SPBU kan harus pakai barcode. Tapi kenapa mereka bisa membeli dalam jumlah besar, sementara kita tanpa barcode itu bisa ditolak membeli di SPBU," kata salah satu sumber di Lumajang.

Sementara Kabag Ekonomi Setda Lumajang Yudo Hariyanto kepada media ini mengatakan, Pemkab Lumajang hanya bisa mengawasi SPBU dalam melakukan penjualan BBM.

"Kalau memang ada pelanggaran, itu sudah menjadi urusannya polisi. Kita bisa laporkan ke APH, jika ada SPBU yang melanggar," kata Yudo Haryanto.

Sekadar catatan, ketika terjadi kelangkaan BBM di Lumajang beberapa hari lalu, ternyata tengkulak dari Jember banyak melakukan pembelian BBM dalam jumlah besar di Lumajang.

Bahkan sejumlah awak media di Lumajang mendapati sebuah mobil dengan lebih dari 10 jeriken yang akan digunakaan untuk membeli BBM di Lumajang. 

Mereka juga mengaku kalau mereka membeli untuk disuplai kepada pengecer BBM di Jember. 

Hal yang sama juga terjadi pada solar subsidi atau bio solar yang penjualannya untuk kalangan usaha yang seharusnya menggunakan solar non subsidi.(*)