KETIK, SITUBONDO – Kasubsi II Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Fachrizal, S.H., yang menjadi salah satu narasumber pada sosialisasi pengawasan desa menjelaskan, pentingnya kolaborasi antara Inspektorat dan Kejaksaan dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa, Rabu 18 November 2026.

Fachrizal menjelaskan bahwa, inspektorat memiliki peran dalam pengawasan internal, sedangkan kejaksaan berperan dalam aspek penegakan hukum, khususnya terkait tindak pidana korupsi.

“Penanganan laporan dugaan penyimpangan di pemerintahan desa memiliki mekanisme tersendiri melalui kerja sama antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH),” jelas Fachrizal.

Dalam mekanisme tersebut, kata Fachrizal, laporan yang masuk akan ditelaah terlebih dahulu, termasuk melihat aspek hukum dan potensi kerugian negara. Penanganannya kemudian dikoordinasikan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Apabila ditemukan adanya kekurangan atau penyimpangan administrasi maupun keuangan, terdapat mekanisme tindak lanjut, termasuk pengembalian kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutur Fachrizal.

Baca Juga:
Perampasan Aset Koruptor: Memutus Rantai Kekayaan Gelap Pejabat

Tak hanya itu yang disampaikan Fachrizal, tapi dia juga mengingatkan adanya potensi modus baru yang dapat menyeret kepala desa ke ranah hukum. “Salah satu yang menjadi perhatian yakni penyalahgunaan kewenangan oleh oknum dari luar pemerintahan desa, misalnya memanfaatkan kepala desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai persyaratan pengajuan kredit yang sebenarnya bukan untuk kepentingan pihak pemohon,” jelas Fachrizal.

Modus-modus baru ini, lanjut Fachrizal, terkait perkara tindak pidana korupsi yang memanfaakan kewenangan kades yang dilakukan oknum luar terhadap, seperti penerbitan SKU untuk pengajuan kredit yang tidak diperuntukkan bagi orang yang mengajukan.

Selain itu, Fachrizal juga meminta kepada para kades menuntaskan temuan Inspektorat. “Melalui kegiatan tersebut, saya mengimbau seluruh kepala desa agar kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat,” kata Fachrizal.

Menurut Fachrizal, pengawasan Inspektorat merupakan bagian dari sistem pengawasan internal yang harus didukung oleh pemerintah desa. Apabila terdapat temuan, kepala desa diminta segera menindaklanjutinya agar persoalan tidak berkembang menjadi masalah hukum.

Baca Juga:
KDS Dorong Aparatur Desa Lebih Percaya Diri Membangun, Inspektorat Diminta Aktif Lakukan Pendampingan

“Kalau memang ada pemeriksaan dari Inspektorat, saya imbau kepala desa agar berlapang dada. Itu bagian dari supporting system. Jika ada temuan, coba ditindaklanjuti. Karena kalau tidak ditindaklanjuti, nanti ranahnya bisa kembali ke APH,” tegas Fachrizal.

Kepala desa, imbuh Fachrizal, yang memiliki tunggakan atau temuan agar segera menyelesaikannya, terutama menjelang akhir masa jabatannya. Hal tersebut penting agar persoalan tidak menjadi beban bagi kepala desa berikutnya maupun berkembang menjadi persoalan hukum di kemudian hari.

“Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Situbondo berharap pengawasan pemerintahan desa semakin kuat, sekaligus membangun kesadaran aparatur desa untuk mengelola anggaran secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” pungkas Fachrizal. (*)