Kasihan Anak-Anak Itu

Kasihan anak-anak itu.Sudah belajar mati-matian. Hafal pasal demi pasal. Begitu sampai di panggung final, "dibunuh" oleh urusan sepele: artikulasi.

Ini kejadian di Kalimantan Barat. Senin lalu. Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI. Pertanyaannya berat: Lembaga mana yang memberi pertimbangan ke DPR dalam memilih anggota BPK?.

Jawaban anak-anak SMAN 1 Pontianak itu benar. Jawaban kalimatnya persis bunyinya sama yang di UUD 1945. Intinya: DPD. Dewan Perwakilan Daerah.

Tapi juri bilang salah. Nilainya dikurangi 5 poin. Alasannya? Katanya tidak terdengar jelas.

Lho, kok?.

Padahal di rekaman video—yang sekarang viral itu—suara si anak sangat lantang. Jernih sekali. Penonton dengar. Orang di rumah dengar. Rupanya, hanya telinga juri yang bermasalah.

Atau, mungkin bukan telinganya. Tapi hatinya.

Inilah yang saya sebut sebagai *Kediktatoran Intelektual*. Menggunakan tameng "Keputusan Juri bersifat final dan mengikat" untuk menutupi kesalahan fatal.

Dalam dunia pendidikan, keputusan final itu harusnya berbasis fakta. Bukan perasaan juri. Kalau fakta di video bilang benar, juri harusnya berani bilang: "Maaf, saya salah dengar."

Tapi itulah. Mengakui kesalahan rupanya lebih berat daripada mengangkat beban 100 kg. Apalagi juri-jurinya pejabat. Dari Sekretariat Jenderal MPR RI pula.

Mungkin mereka merasa, kalau mengaku salah di depan anak SMA, wibawa lembaga bisa rontok. Padahal, justru dengan bertahan di atas kesalahan, wibawa itu sedang mereka injak-injak sendiri.

Lalu ada juga MC-nya yang angka ikut. Ini yang lebih seru.

MC-nya justru pasang badan. Memuji juri setinggi langit. Katanya juri sangat kompeten. Ndak mungkin salah.

Kalau pakai kacamatanya Robert Kelley, MC ini tipe Yes People. Atau Sheep. Followers tipe domba. Sangat aktif bicara, tapi nalar kritisnya nol.

Dia hanya followers "tahu diri". Menjadi penjilat demi melindungi yang diatasnya. Dalam sistem birokrasi kita yang feodal, ini namanya anticipatory obedience. Ndak usah disuruh, bawahan sudah otomatis pasang tameng ketika atasannya keliru.

Di tingkat nasional, kita kenal ini sebagai fenomena *Buzzer*. Pejabat menggunakannya buat menutupi kesalahan dan mendongkrak wibawanya.

Di panggung LCC Kalbar, MC itulah buzzernya.

Bayangkan mental anak-anak kita itu. Mereka sedang belajar jujur, tapi diperlihatkan contoh nyata: bahwa di negeri ini, jabatan bisa menekuk kebenaran.

Inilah Mental Bullying. _ Institusional gaslighting. Anak-anak dipaksa meragukan kebenaran yang mereka ucapkan sendiri. Ini contoh pendidikan paling buruk yang bisa diberikan orang dewasa.

Untungnya, suara publik kencang. Sampai ke Senayan.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, sampai angkat bicara. Ia marah besar. Intelektualitas anak bangsa sedang dicederai. Ini anggota DPR yang menurut saya sejauh ini masih waras. Bukan seperti satunya, -yang rapat sambil main game online dan merokok itu.

Rifqi minta juri LCC tersebut beserta lembaga MPR RI minta maaf secara terbuka. Bila perlu, di-blacklist di panggung cerdas-cermat manapun. Dan siswi yang jadi korban perundungan tadi juga diusulkan supaya jadi Duta 4 Pilar. Biar adil.

Saya jadi ingat kata-katanya Prof. Rhenald Kasali: "Masalah terbesar dalam pendidikan bukan ketika orang salah. Tapi ketika orang tidak mau dikoreksi". 

Dalam sebuah lomba cerdas cermat, publik justru melihat bagaimana 'wibawa' juri lebih dipertahankan daripada mencari kebenaran bersama. Padahal ketelitian adalah ilmu, sementara kemampuan menerima koreksi adalah kebijaksanaan.

Di Kalbar kemarin, kita melihat ilmu yang dipaksakan dan juga kebijaksanaan yang absen. Juri lebih memilih menjaga "gengsi" daripada menjaga "api" kejujuran anak didik.

Harusnya juri belajar dari teori Chaleff soal Courageous Follower.

Anak-anak SMAN 1 Pontianak itu sudah punya keberanian untuk menantang (courage to challenge) demi kebenaran. Mereka berani izin menginterupsi dan bersuara. Mereka adalah followers teladan.

Sayang, pemimpinnya—sang juri—belum punya keberanian untuk mengakui kesalahan. Malah ngegas bahas artikulasi.

Padahal, 4 Pilar itu intinya adalah keadilan. Kalau di lombanya saja sudah tidak adil, buat apa dihafal?

Jadi juri itu berat. Tapi jadi pejabat yang mau dikoreksi rupanya jauh lebih berat.

Kasihan anak-anak itu. Tapi setidaknya, mereka sudah menang di mata publik. Mereka benar secara fakta, meski kalah secara "artikulasi" di telinga birokrasi.

*) Muhsin Budiono merupakan Bapak Followership Indonesia. International Followership Trailblazer Award Winner 2019 - Canada

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini:

• Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
• Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
• Panjang naskah maksimal 800 kata
• Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
• Hak muat redaksi.(*)