Jokowi: Waspadai Perubahan Iklim, Bencana Naik 81 Persen

KETIK, JAKARTA – Setelah masa pandemi Covid-19, yang paling ditakuti di dunia adalah masalah perubahan iklim. Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana di Jakarta, Kamis (2/3/2023).

"Apa yang ditakuti oleh dunia saat ini bukan lagi pandemi, bukan lagi perang, tetapi yang lebih mengerikan, yang ditakuti semua negara adalah perubahan iklim," ujar Jokowi, yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden. 

"Perubahan iklim menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis. Indonesia menempati tiga teratas paling rawan bencana," ungkap Jokowi di hadapan kepala daerah seluruh Indonesia, Kapolri, panglima TNI, kepala BNPB, kepala BPBD, hingga relawan.

Jokowi merinci frekuensi bencana alam di Indonesia meningkat 81persen. Pada tahun 2010, ada 1945 bencana pada 2022,  menjadi 3.544 bencana.

"Bencana ini  tak hanya urusan banjir, gunung api meletus, tanah longsor, tapi yang sering terjadi gempa bumi," ujarnya.

Karena itu, kata Jokowi semua lembaga terkait harus tetap siaga dan waspada dalam hal tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, maupun pasca-bencana.

"Kita sering sibuk pada tahap tanggap darurat pas bencana, padahal yang lebih penting tahap pra bencana. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat, memberi pelatihan, apa langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi bencana. Ini untuk meminimalisasi korban dan kerugian," ujarnya.

Jokowi menegaskan, untuk mengantisipasi bencana pentingnya peringatan dini, memberi pelatihan kepada masyarakat, serta penataan ruang dan kontruksi. "Masa ada wilayah yang sering terjadi gempa, tanah longsor dan tsunami masih didirikan bangunan di situ, seperti di Palu," ujarnya.

Untuk memgantisipasi dampak gempa, Jokowi meminta lembaga terkait perizinan untuk mengarahkan masyarakat untuk membangun rumah dengan kontruksi anti-gempa. 

"Seperti gempa Turki korban jiwa 51 ribu orang dan ribuan masih hilang. Ini terjadi karena gedung-gedung yang tinggi maupun rumah warga tak memenuhi kontruksi anti-gempa," jelasnya. (*)