KETIK, ACEH BARAT DAYA – Maraknya politik praktis yang dipertontonkan secara terang-terangan oleh oknum ASN, kepala desa, menuai kritikan dari berbagai pihak, salah satunya Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Barat Daya (Abdya).
Atas dasar itu, Ketua JASA Abdya, Said Fadhli, meminta Panwaslih, gakkumdu, dan pihak terkait agar serius menindak para oknum yang terlibat, karena telah menciderai demokrasi yang berlaku di Indonesia.
"Ini semakin meresahkan. Mereka terang-terangan terlibat praktik politik praktis menjelang pelaksanaan Pilkada Abdya," ujar Said, Minggu, 22 September 2024.
Menurutnya, para oknum ASN, kepala desa dan aparatur desa yang terlibat politik praktis jelas bertentangan dengan aturan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan katanya, hal itu juga dapat diproses hukum.
Baca Juga:
Kampung Nelayan di Abdya, Harapan Lama yang Kembali Menyala Seperti Era 90-anSebagai ketua JASA Abdya, Said mengajak masyarakat Abdya agar dapat menciptakan Pilkada damai dengan tidak melanggar aturan, dengan menjaga kedamaian dan tidak menciptakan manajemen konflik Pilkada.
"Karena kita ingin menjaga ikatan kekeluargaan dan kebersamaan. Walaupun berbeda pilihan, tapu kita tetap bersaudara, bersahabat dan satu daerah," sebutnya.
Oleh sebabnya, dia meminta agar Panwaslih dan gakkumdu serius menjalankan tugasnya, sebagaimana amanah aturan dan undang-undang dan sesuai konstitusi dalam pelaksanaan Pilkada.
"Kalau dibiarkan, ini akan menjadi malapetaka dan politik yang tidak sehat bagi Abdya ke depan," demikian kata Said Fadhli, ketua JASA Abdya. (*)
