Jamaluddin Idham Desak Presiden Tegur Bobby Nasution: Jangan Buat Gaduh dengan Masyarakat Aceh!

KETIK, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I, Jamaluddin Idham, mengecam keras kebijakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang melakukan razia kendaraan berpelat BL asal Aceh di wilayah Sumut serta meminta agar kendaraan tersebut dimutasi ke pelat BK.

Menurut Jamaluddin, kebijakan tersebut keliru, tidak berdasar, dan berpotensi memicu ketegangan antarwilayah.

“Pelat kendaraan berlaku secara nasional. Jangan menimbulkan konflik hanya karena kebijakan yang tidak bijak,” ujarnya dalam keterangannya di Banda Aceh, Minggu, 28 September 2025.

Ia menegaskan, arus barang dan penumpang antara Aceh dan Sumatera Utara sudah menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

“Sejak dulu Aceh dan Sumut memiliki hubungan erat dalam transaksi ekonomi. Jangan justru dihambat dengan aturan yang tidak masuk akal,” tegasnya.

Kritik Kebijakan Bobby Nasution

Jamaluddin menilai Bobby Nasution tidak menunjukkan sikap kedewasaan dalam memimpin. Menurutnya, isu pelarangan kendaraan Aceh masuk ke Sumut menambah daftar kebijakan kontroversial sang gubernur.

“Kemarin soal pulau, sekarang soal pelat kendaraan. Seharusnya lebih arif dan berhati-hati mengambil kebijakan terkait hubungan antarwilayah,” katanya.

Ia juga membantah dalih Bobby yang menyebut jalan rusak menjadi alasan larangan kendaraan Aceh melintas. Jamaluddin menegaskan, jalan nasional dibangun menggunakan APBN, sementara jalan provinsi sudah memiliki aturan tentang jenis kendaraan yang boleh melintas.

“Kalau dihitung, kendaraan berpelat BK yang masuk ke Aceh jauh lebih banyak dibandingkan pelat BL yang masuk ke Medan. Justru Sumut yang lebih diuntungkan dalam transaksi ekonomi,” tambahnya.

Desakan ke Presiden

Karena itu, Jamaluddin meminta Presiden Prsbowo Subianto turun tangan menegur Bobby Nasution agar tidak mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik antarwilayah.

“Ini bukan sekadar masalah pelat kendaraan, melainkan soal keharmonisan antarwilayah. Jangan sampai kebijakan gubernur memicu benturan masyarakat Aceh dan Sumut. Jangan buat gaduh dengan masyarakat Aceh,” pungkasnya. (*)