KETIK, PACITAN – Harga hasil panen yang masih bergantung pada tengkulak, sulitnya memperoleh pupuk, hingga minimnya keterlibatan petani lokal dalam Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi sederet persoalan yang disampaikan warga dalam forum Kopdar Nandur Dulur bersama Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi (ASB).

Forum bertajuk “Jangongan Urip, Urip Iku Urup, Urup Iku Nguripi” itu digelar di kawasan wisata Kampoeng Warso, Pantai Soge, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kamis, 4 Juni 2026 malam.

Ratusan warga dari berbagai kalangan hadir dalam kegiatan tersebut.

Mayoritas peserta berasal dari kalangan petani, peternak, pelaku usaha, hingga masyarakat desa yang ingin menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Salah satu keluhan datang dari Mulyono, petani asal Kecamatan Tegalombo.

Baca Juga:
Pascaskandal Korupsi, BGN Mulai Lirik Kantin Sekolah dan Dapur Komunitas untuk MBG

Ia mengaku hingga kini petani masih kesulitan menentukan harga jual hasil panen karena bergantung pada tengkulak.

“Kami ini petani, saat panen untuk menjual hasil tani biasanya masih menunggu dan ketergantungan harga yang ditentukan para tengkulak,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat posisi petani kerap lemah dalam menentukan nilai jual hasil pertanian.

Akibatnya, keuntungan yang diperoleh petani tidak selalu sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan.

Baca Juga:
Intip Latihan Bencana di Pesisir Selatan Jatim, Diskenariokan Gempa 8,2 SR-Tsunami 22 Meter

Keluhan lain disampaikan Budi, petani asal Kecamatan Tulakan.

Ia menyoroti belum optimalnya pelibatan petani dan peternak lokal dalam memasok kebutuhan pangan untuk program SPPG yang saat ini mulai berjalan di Pacitan.

Selain itu, persoalan pupuk juga masih menjadi kendala yang sering dihadapi petani saat memasuki musim tanam.

Menanggapi berbagai curhatan warga, Ketua DPRD ASB mengatakan forum Kopdar Nandur Dulur sengaja dibuka sebagai ruang dialog untuk mendengar langsung persoalan yang terjadi di tingkat masyarakat.

“Terima kasih atas waktu dan sharing soal kehidupan kita. Kita sepakat bahwa kondisi kita saat ini harus hidup dalam sistem bernegara,” katanya.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan kebijakan daerah.

Terkait program SPPG, ASB berharap manfaatnya tidak hanya dirasakan penerima program, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku usaha daerah.

“Soal SPPG, harapannya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Program pemerintah sejatinya untuk rakyat, kami siap menerima berbagai masukan dan aspirasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung persoalan pembangunan infrastruktur yang masih sering dikeluhkan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan pembangunan meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

“Bukan berarti pemerintah daerah diam, tapi karena keterbatasan fiskal,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Pacitan Hariawan mengapresiasi terselenggaranya Kopdar Nandur Dulur yang dinilainya mampu menjadi wadah bertukar pengalaman sekaligus mencari solusi atas persoalan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran warga dari berbagai kecamatan membuat forum tersebut kaya akan gagasan dan pengalaman dari berbagai sektor usaha berbasis desa.

“Kegiatan ini sangat positif karena warga dari berbagai kecamatan bisa berdiskusi bersama mengenai potensi dan tantangan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, maupun perkebunan. Ini menambah pengalaman, wawasan, dan bisa menjadi solusi di tengah kondisi perekonomian global saat ini,” katanya.

Hariawan menambahkan, peserta tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga dapat berkonsultasi langsung dengan narasumber yang kompeten mengenai berbagai peluang usaha dan pengembangan komoditas unggulan.

“Peserta bisa menanyakan berbagai persoalan maupun solusi kepada narasumber. Bukan hanya bagaimana menghasilkan produk unggulan, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas hasil pertanian agar layak masuk pasar ekspor,” ujarnya.

Salah satu komoditas yang dibahas dalam forum tersebut adalah kelapa kopra putih yang memiliki peluang pasar ekspor cukup besar apabila kualitas produksinya memenuhi standar yang dibutuhkan.

Selain menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan tersebut juga menghadirkan pelaku usaha porang Paryanto, praktisi CSR dan komoditas ekspor Slamet Riyanto, serta pegiat media sosial Yahya Ali Rahmawan yang berbagi pengalaman mengenai pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Melalui forum tersebut, masyarakat dapat mencurahkan uneg-unegnya.

Harapannya, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi petani dan peternak dapat memperoleh perhatian serta solusi konkret dari pemerintah dan para pemangku kebijakan.(*)