Inovasi PePaDu Plus Antarkan Pemprov NTB Raih Top Terpuji Ajang KIPP KemenPAN-RB

KETIK, MATARAM – Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil meraih penghargaan Top 45 (Terpuji) Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). 

Penghargaan ini diterima berkat Revitalisasi BLK melalui Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus (PePADU Plus) melalui unit pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah menjabarkan bahwa inovasi PePaDu Plus meraih Top Terpuji, setelah melakukan presentasi dan wawancara selanjutnya dilakukan verifikasi di lapangan. 

"PePaDu Plus ini yang NTB ini kelompok umum awalannya hampir 3 ribu proposal lalu diseleksi administrasi jadi sekitar 2 ribu habis itu dimasukkan di Top 99 itu. Top 99 ini sebenarnya sudah menang lalu selanjutnya diseleksi lagi jadi untuk Top 45," paparnya pada Ketik.co.id, Senin (31/7/2023). 

Menurut Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB, ini merupakan penghargaan pertama kali yang diterima oleh Pemprov NTB selama masa KIPP dan meraih Top Terpuji atau Top 45. 

Bang Zul menjabarkan mengenai PePADU Plus dapat membantu serapan tenaga kerja BLK, pengangguran berkurang drastis, bahkan menurutnya pengangguran di NTB berkurang drastis. 

"Hal tersebut selama ini dianggap sederhana, namun dampaknya sangat besar bagi daerah," Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam keterangan tertulisnya. 

Sebelum ada PePADu Plus, tingkat pengangguran terbuka di NTB mencapai 3,28 persen di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 meningkat menjadi 4,22 persen. 

Setelah ada PePADu Plus, Bang Zul membeberkan penurunan tingkat pengangguran terbuka di NTB dari 4,22 persen tahun 2020 turun menjadi 3,01 persen di tahun 2021. Kemudian turun lagi menjadi 2,89 persen di tahun 2022. 

Inovasi PePADu Plus dari Provinsi NTB mendapatkan sambutan baik dari Tim Panel Penilai sehingga pihaknya mengharapkan Pemerintah Seluruh

Indonesia baik Provinsi, Kabupaten/Kota dapat menerapkan Inovasi Revitalisasi BLK Melalui Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus (PePADu Plus). (*)