Hotspot Sumsel Menurun, Satgas Darat Diperkuat untuk Kejar 45 Hektare Titik Kebakaran

KETIK, PALEMBANG – Tren titik panas atau hotspot dan titik kebakaran (fire spot) di Sumatera Selatan mulai menunjukkan penurunan. Namun, pemerintah memastikan kondisi tersebut tidak membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengendur.

Sebaliknya, kekuatan Satgas Darat justru diperbesar untuk mengejar dan memadamkan titik api yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan.

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni dan Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru, usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Griya Agung, Senin 31 Agustus 2026.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, kedatangannya bersama Kepala BNPB merupakan bagian dari upaya memastikan arahan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan karhutla benar-benar berjalan di lapangan.

Dari hasil evaluasi, kata Raja Juli, kondisi Sumatera Selatan memang belum dapat dikatakan aman. Namun, secara statistik terdapat perkembangan positif karena jumlah hotspot maupun fire spot terus mengalami penurunan.

“Alhamdulillah, dari evaluasi yang kita selenggarakan di ruangan tadi, meskipun suasana belum bisa kita katakan baik-baik saja, namun secara umum kalau kita lihat dari data, dari statistik yang ada, jumlah hotspot maupun jumlah fire spot di Sumatera Selatan terus menurun,” ujar Raja Juli.

Menurutnya, penurunan tersebut menjadi indikator bahwa kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat mulai memberikan hasil.

“Belum pada kondisi yang aman, tetapi sekali lagi trennya terus membaik, jumlah hotspot maupun jumlah fire spot yang menurun,” katanya.

Raja Juli mengingatkan, tantangan karhutla belum selesai. Berdasarkan informasi BMKG, kondisi kering masih berpotensi berlangsung hingga awal Oktober. September pun diperkirakan menjadi periode penting dalam upaya pengendalian karhutla.

Pemerintah, lanjutnya, terus melakukan operasi pemadaman sekaligus berupaya melindungi masyarakat dari dampak asap akibat kebakaran.

Ia juga mengajak masyarakat, petani, pekebun dan perusahaan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

“Kondisinya memang tidak sedang baik-baik saja,” tegasnya.

Terlebih, kondisi El Niño yang kuat menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah berharap potensi hujan pada awal September dapat membantu proses pemadaman.

Selain mengandalkan kondisi cuaca, pemerintah juga menyiapkan berbagai strategi, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penguatan operasi pemadaman di darat dan udara.

Raja Juli juga mendorong keterlibatan generasi muda dan para influencer untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan data terbaru per 30 Agustus 2026. Dari hasil pemantauan dan verifikasi, terdapat 11 fire spot di Sumatera Selatan yang benar-benar terkonfirmasi sebagai lokasi kebakaran.

Sebelas titik tersebut mencakup lahan dengan luasan lebih dari 60 hektare.

Dari total luasan tersebut, sekitar 15 hektare telah berhasil dipadamkan, sehingga masih terdapat sekitar 45 hektare yang menjadi fokus penanganan Satgas.

“Artinya, memang Satgas Darat ini menjadi kekuatan utama untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Suharyanto.

Ia menjelaskan, dari sekitar 15 hektare yang telah dipadamkan, sekitar 2,5 hektare ditangani melalui operasi helikopter water bombing. Sementara sebagian besar lainnya berhasil ditangani oleh personel Satgas Darat.

Hasil tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat personel di lapangan.

“Pemadamannya itu tadi, Satgas Daratnya diperbanyak karena terbukti bahwa operasi pemadaman dengan Satgas Darat itu lebih utama dibandingkan hanya mengandalkan operasi udara,” katanya.

Satgas Darat nantinya melibatkan berbagai unsur, mulai dari Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, TNI, Polri hingga unsur masyarakat lainnya. Seluruh operasi akan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan Forkopimda.

BNPB juga mengingatkan masyarakat dan media agar tidak serta-merta menyamakan hotspot dengan titik kebakaran.

Suharyanto menjelaskan, hotspot merupakan titik panas yang terdeteksi oleh satelit. Titik tersebut belum tentu menunjukkan adanya kebakaran di permukaan.

“Hotspot disampaikan di situ seribu. Itu belum tentu seribu itu kebakaran di bawah. Karena kompor masak juga bisa menjadi titik panas di situ,” jelasnya.

Setiap hotspot memiliki tingkat kepercayaan rendah, sedang hingga tinggi. Untuk memastikan apakah benar terjadi kebakaran, titik tersebut harus diverifikasi melalui patroli darat, helikopter maupun drone.

Sebagai gambaran, dari 37 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi yang terpantau di Sumatera Selatan, setelah dilakukan verifikasi hanya ditemukan 11 fire spot yang benar-benar merupakan kebakaran.

“Kalau lebih objektif lagi, ya fire spot. Fire spot itu betul-betul kebakaran di bawah,” ujarnya.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, helikopter maupun personel pemadam.

Menurutnya, faktor manusia menjadi salah satu penyebab yang harus mendapat perhatian serius.

Karena itu, upaya penanggulangan harus berjalan secara menyeluruh, mulai dari edukasi dan pencegahan hingga penanganan ketika kebakaran terjadi.

“Masing-masing paling tidak kita ada peran pada posisi promotif, preventif, dan penanganan juga,” ujar Herman Deru.

Ia mengajak masyarakat, termasuk pengguna media sosial, turut mengambil bagian dalam menyebarkan edukasi mengenai bahaya dan dampak pembakaran lahan.

Pemprov Sumsel juga memperkuat dukungan kepada masyarakat yang terlibat dalam Satgas Darat. Mereka akan diberikan dukungan operasional sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan dalam penanganan karhutla..

Tak hanya pemadaman, dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah.

Pemprov Sumsel telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap tetap berjalan.

Puskesmas diarahkan membuka pelayanan selama 24 jam, terutama untuk menangani masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Pelayanan tersebut diupayakan tetap dapat diakses masyarakat tanpa menambah beban biaya.

Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintah akan terus berada di lapangan hingga persoalan karhutla dapat dikendalikan.

“Insyaallah pemerintah akan hadir, terus hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi sekali lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di tengah El Niño yang sangat kuat ini. Kami berharap kerja sama semua pihak,” kata Raja Juli.

Dengan tren hotspot dan fire spot yang mulai menurun, pemerintah melihat adanya perkembangan positif. Namun, dengan masih adanya sekitar 45 hektare lahan yang menjadi fokus pemadaman serta kondisi kering yang diperkirakan berlanjut hingga awal Oktober, kewaspadaan tetap menjadi kunci.

Penanganan karhutla di Sumatera Selatan pun kini memasuki fase kejar-kejaran dengan titik api: data membaik, tetapi Satgas Darat justru diperkuat agar api benar-benar padam.(*)