Hijrah Bangsa: Dari Janji Menuju Keadilan

Semangat hijrah yang menjadi ruh Tahun Baru Islam sesungguhnya tidak hanya relevan bagi individu, tetapi juga bagi penyelenggara negara. Hijrah mengajarkan keberanian meninggalkan kebiasaan lama yang kurang baik menuju tata kehidupan yang lebih adil, amanah, dan berpihak kepada kemaslahatan umat.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, semangat hijrah seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang menuai kritik dan penolakan dari masyarakat.

Aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah pada 12 Juni 2026 menunjukkan bahwa masih terdapat aspirasi rakyat yang menuntut perhatian serius dari pemerintah. Demonstrasi merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi dan menjadi bentuk kepedulian generasi muda terhadap masa depan bangsa.

Aspirasi yang disampaikan hendaknya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin dekat dengan kebutuhan rakyat.

Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari tekanan ekonomi, meningkatnya biaya hidup, lapangan pekerjaan yang masih terbatas, hingga berbagai kebijakan yang dianggap belum sepenuhnya menyentuh kepentingan rakyat kecil, pemerintah dituntut untuk menunjukkan keberpihakan yang nyata.

Semangat hijrah mengajarkan bahwa kekuasaan bukan sekadar mempertahankan posisi, melainkan sarana untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dengarkan Aspirasi Rakyat

Berbagai persoalan yang dihadapi bangsa saat ini terus menjadi perhatian publik. Sejumlah kebijakan pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, hingga percepatan pembahasan sejumlah rancangan peraturan, memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat.

Sebagian pihak menyambut baik langkah tersebut, sementara sebagian lainnya menyampaikan kritik dan kekhawatiran mengenai efektivitas, prioritas anggaran, serta dampaknya terhadap kepentingan rakyat.

Di tengah situasi tersebut, aksi demonstrasi menjadi salah satu sarana yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Sejumlah peserta aksi berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dan mendengarkan masukan secara langsung.

Namun, pelaksanaan demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) sempat menghadapi pembatasan dari aparat dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan pusat aktivitas ibu kota sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu mobilitas dan kepentingan masyarakat umum.

Bagi para demonstran, tujuan utama aksi bukan sekadar menyuarakan penolakan, melainkan mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat serta dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Mereka menilai kritik yang disampaikan merupakan bagian dari partisipasi warga negara dalam proses demokrasi dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Beberapa tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut antara lain perlunya efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta peninjauan kembali sejumlah program yang dianggap perlu dievaluasi, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, terdapat pula aspirasi mengenai pembatasan keterlibatan militer di ranah sipil sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan harapan agar pemerintah lebih terbuka dalam menanggapi kritik maupun mengakui kekurangan apabila diperlukan.

Nabi Muhammad saw dikenal sebagai pemimpin yang mendengarkan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membuka ruang dialog dan musyawarah dengan para sahabat maupun masyarakat umum.

Menerima masukan dan bermusyawarah. Dalam berbagai urusan sosial dan pemerintahan, Nabi Muhammad SAW sering berdiskusi dengan para sahabat sebelum mengambil keputusan. Prinsip ini dikenal sebagai syura (musyawarah), yang dianjurkan dalam Al-Qur'an.

Mendengarkan keluhan masyarakat. Beliau memberikan kesempatan kepada orang-orang dari berbagai kalangan termasuk perempuan, anak-anak, orang miskin, dan kelompok yang terpinggirkan untuk menyampaikan persoalan mereka secara langsung.

Mengubah keputusan berdasarkan pertimbangan bersama. Dalam beberapa peristiwa sejarah, seperti menjelang Battle of Uhud, Nabi menerima usulan mayoritas sahabat mengenai strategi yang akan ditempuh, meskipun berbeda dengan pandangan awal beliau.

Menegakkan keadilan dan empati. Ketika ada perselisihan atau pengaduan dari masyarakat, beliau berusaha mendengarkan kedua belah pihak sebelum memberikan Keputusan.

Komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Mendengarkan aspirasi rakyat, membuka ruang dialog, serta menindaklanjuti masukan secara konstruktif merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Momentum Perubahan

Momentum 1 Muharram seharusnya menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian melakukan koreksi terhadap diri sendiri. Sebagaimana Nabi Muhammad saw melakukan hijrah demi membangun peradaban yang lebih baik, pemerintah juga perlu berani melakukan pembenahan terhadap kebijakan yang dinilai kurang efektif, memperkuat transparansi, mengedepankan dialog dengan masyarakat, serta memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

Lebih dari itu, semangat hijrah harus diwujudkan dalam komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, mengelola anggaran negara secara bijaksana, serta mempersempit kesenjangan sosial yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Sebab ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan hanya pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik semata, tetapi sejauh mana rakyat merasakan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.

Tahun Baru Islam mengajarkan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Pertanyaannya bukan apakah perubahan akan terjadi, tetapi ke arah mana perubahan itu akan dibawa.

Semoga momentum 1 Muharram menjadi titik awal hijrah bangsa menuju pemerintahan yang lebih responsif terhadap aspirasi rakyat, lebih bersih dari praktik korupsi, serta lebih berorientasi pada cita-cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan nilai-nilai luhur agama.

*) Lukman AR merupakan ASN UIN KHAS Jember

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini:

• Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
• Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
• Panjang naskah maksimal 800 kata
• Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
• Hak muat redaksi.(*)