Gubernur Khofifah Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Jatim! Perkuat Sinergi Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Akuntabel dan Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, untuk menjalankan fungsi pengawasan anggaran dan pendampingan tata kelola keuangan daerah, pada Senin malam, 22 Juni 2026.

Pengukuhan ini menjadi bagian dari gelombang mutasi korps pengawas, mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Gubernur Khofifah mengajak Kepala BPKP Jatim yang baru untuk merapatkan barisan, memastikan setiap rupiah anggaran tidak hanya bersih dari penyimpangan, tetapi juga berorientasi pada hasil nyata demi percepatan pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa kehadiran BPKP adalah pilar penting bagi daerah untuk mewujudkan tata kelola yang bersih lewat fungsi pengawasan melekat sekaligus pendampingan yang membangun.

Oleh karena itu, pengukuhan ini dinilai sebagai momentum krusial untuk memperkuat sinergi. Seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda hingga instansi vertikal, diharapkan bisa saling nyekrup demi membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih solid.

“Jadi ini adalah interaksi dan komunikasi diantara kita semua yang menjadi bagian penguatan sinergi dan kolaborasi kita semua. Ini bagian penting untuk saling berbenah bagaimana kita bisa berseiring dengan tugas BPKP khususnya yang ada di Jawa Timur,” ujarnya.

“Pengukuhan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi momentum untuk semakin memperkuat kolaborasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” tambahnya.

Khofifah menegaskan bahwa BPKP bukan sekadar pengawas, melainkan mitra strategis Pemprov Jatim. Lewat pendekatan assurance (penjaminan) dan consulting (konsultasi), BPKP dinilai sukses memperkuat sistem deteksi dini sekaligus membentengi jalannya pemerintahan dari celah penyimpangan.

“BPKP tidak hanya menjalankan fungsi auditor, tetapi juga menjadi trusted advisor sekaligus strategic partner pemerintah daerah dalam memperkuat good governance.Tentu ini dalam rangka mengawal akuntabilitas pelaksanaan berbagai program prioritas agar memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Apresiasi mendalam disampaikan Gubernur Khofifah atas komitmen BPKP RI yang terus setia mengawal Jawa Timur. Baginya, sinergi ini menjadi kunci utama dalam menjaga transparansi anggaran dan menyukseskan berbagai agenda pembangunan daerah.

Ia menambahkan bahwa modal utama dalam melahirkan kebijakan publik yang berdampak luas adalah restu taktis dari BPKP baik berupa pendampingan, referensi, maupun rekomendasi strategis di lapangan.

“Kami sangat senang jika kami mendapatkan pendampingan, referensi dan rekomendasi. Sebetulnya kebijakan strategis yang bisa kita dorong lebih produktif lagi itu menjadi sangat penting,” tuturnya.

Bukan sekadar formalitas, Khofifah ingin komunikasi dengan BPKP berjalan lebih inklusif demi menyusun rencana aksi yang mendalam. Langkah ini dinilai krusial untuk merumuskan kebijakan makro yang kokoh, memosisikan Jawa Timur sebagai penyokong utama keberhasilan kebijakan di tingkat nasional.

“Jadi bersama BPKP saya rasa kita semua bisa membangun komunikasi dan interaksi yang lebih produktif, kita butuh detail plan untuk merumuskan macro policy secara nasional bukan hanya Jawa Timur,” jelasnya.

Momentum ini juga menjadi panggung penghormatan bagi Abul Chair. Atas segala dedikasi dan kontribusi nyata yang dicurahkannya selama memimpin BPKP Perwakilan Jawa Timur, apresiasi setinggi-tingginya pun dilayangkan.

“Kerja sama yang telah terbangun selama ini memberikan kontribusi nyata terhadap berbagai capaian pembangunan di Jawa Timur. Semoga seluruh pengabdian beliau menjadi amal ibadah jariyah dan membawa kesuksesan pada penugasan berikutnya,” ungkapnya.

Langkah awal Hasoloan Manalu sebagai Kepala BPKP Jatim disambut penuh optimisme oleh Gubernur Khofifah. Lewat ucapan selamat datangnya, Khofifah percaya bahwa kapasitas intelektual dan kepemimpinan Hasoloan adalah kunci untuk membawa sinergi BPKP-pemda ke level yang lebih tinggi.

“Kita semua hadir memberikan penguatan doa dari tugas Bapak Hasoloan Manalu. Mudah-mudahan beliau dalam menjalankan tugas semua diberikan kemudahan kesuksesan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan semua mandat dengan baik. Selamat datang di bumi Majapahit,” terangnya.

“Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin selama ini dapat semakin kuat demi mendukung pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan,” harapnya.

Khofifah menutup pernyataannya dengan sebuah visi besar. Ia menegaskan bahwa kemitraan yang kian solid antara BPKP dan pemerintah daerah adalah kunci pembuka jalan bagi Jawa Timur untuk bermutasi menjadi Gerbang Baru Nusantara, sekaligus motor penggerak Indonesia Emas 2045 yang maju dan berkelanjutan.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Polhukam PMK, Sally Salamah, turut menitipkan asa. Ia ingin sinergi yang telah terbangun antara BPKP dan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur bisa melesat lebih kuat lagi.

“Tentunya suasana yang tadi kita lihat sangat khidmat dan penuh semangat pengabdian. Ini amanah yang besar. Semoga kerjasama bisa terus ditingkatkan guna mendorong kemajuan di Jawa Timur dan Indonesia,” kata Sally.

“Hari ini adalah momentum pengingat kami untuk terus mengawal program prioritas Presiden. Untuk itu, kamu siap menjadi mitra strategis mengawal tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Kepada Bapak Hasoloan, semoga beliau bisa beradaptasi memahami kearifan lokal di Jawa Timur dan membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.(*)