FSPPB Gandeng Sejumlah Serikat Pekerja Serukan Gerakan 'Selamatkan Pertamina'

KETIK, JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggandeng sejumlah Serikat Pekerja Indonesia untuk menyeruhkan Gerakan 'Selamatkan Pertamina'. Hal ini dilakukan agar PT Pertamina (Persero) tidak jatuh ke tangan asing atau swasta demi untuk memenuhi syahwat kepentingan para pemburu rente.

Adapun Serikat Pekerja (SP) tersebut, antara lain KSPSI, KSBSI, Serikat Pekerja Kereta Api Indonesia (KAI) dan lain-lain. Mereka sepakat membentuk aliansi dan mendukung penuh upaya FSPPB menyelamatkan Pertamina. 

Mereka hadir dan memberikan pandangannya dalam Forum Diskusi 'Reintegrasi Pertamina & Isu Energi Nasional 2025' yang diselenggarakan FSPPB di Hotel Grand Alia Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.

Presedin FSPPB Arie Gumilar, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus memperjuangkan kedaulatan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan milik negara yang menjadi tulang punggung energi nasional.

Arie menyebut gerakan 'Selamatkan Pertamina' bukan sekadar slogan, tetapi panggilan moral untuk menjaga kemandirian bangsa dari dominasi energi asing.

"Menjaga Pertamina berarti menjaga masa depan bangsa. ‘Selamatkan Pertamina' bukan hanya seruan emosional, tetapi ajakan konkret agar rakyat tidak terjebak dalam narasi yang ingin melemahkan perusahaan negara ini," kata Arie Gumilar di Jakarta.

Menurut Arie, berbagai tudingan negatif terhadap Pertamina—mulai dari isu layanan buruk hingga tuduhan sarang korupsi—merupakan bagian dari skenario sistematis untuk mendiskreditkan BUMN energi tersebut. 

Ia menyebut serangan itu tidak lagi murni kritik, melainkan upaya yang mengancam kedaulatan energi Indonesia.

"Hari ini kita sedang memasuki era pembusukan nama Pertamina. Tudingan-tudingan itu bukan spontan, melainkan agenda kapitalis global yang ingin menguasai energi Indonesia," ujarnya.

Arie menegaskan, sejak masa awal kemerdekaan, Pertamina memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. 

Sekitar 70 persen pendapatan negara pada masa itu bersumber dari sektor migas yang dikelola langsung oleh perusahaan tersebut. 

Karena itu, ia menilai upaya melemahkan Pertamina sama dengan mengikis kemandirian ekonomi bangsa.

"Pertamina bukan hanya perusahaan negara, tapi bagian dari sejarah berdirinya Republik. Dari energi inilah pembangunan nasional berjalan," katanya.

Lebih lanjut, FSPPB menilai kebijakan liberalisasi energi pascareformasi telah menggerus peran Pertamina. Sejak tekanan lembaga internasional seperti IMF pada krisis moneter, tata kelola energi nasional mulai diarahkan ke mekanisme pasar bebas. 

"Sejak itu Pertamina dipaksa bersaing di pasar global, rakyat harus membeli BBM dengan harga pasar, dan pemerintah menanggung beban subsidi lebih besar," jelas Arie.

Melalui gerakan 'Selamatkan Pertamina', FSPPB mengajak berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan menolak narasi disinformasi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap Pertamina.

"Kami menginisiasi pembentukan aliansi lintas elemen untuk memperjuangkan kedaulatan energi nasional. Jika semua bersatu, seperti semangat Sumpah Pemuda, kita bisa melawan arus liberalisasi ini," pungkas Presiden FSPPB ini. (*)