Forum OPD Halsel Fokus Kurangi Ketimpangan Wilayah

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin menegaskan pentingnya transformasi pelayanan publik, penguatan ekonomi agromaritim, serta pembangunan berbasis zonasi wilayah dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu 11 Februari 2026.

Forum yang digelar di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan itu merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sekaligus amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam sambutannya, Helmi menegaskan bahwa Forum OPD bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan ruang strategis untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan program, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar terarah dan berdampak bagi masyarakat.

“Forum OPD bukan sekadar agenda tahunan, tetapi ruang konsolidasi kebijakan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan terukur, terarah, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Helmi.

Helmi menjelaskan, Forum OPD dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPD 2027, usulan kegiatan prioritas, isu-isu strategis pembangunan, serta integrasi hasil Musrenbang kecamatan ke dalam Renja OPD.

Ia menilai, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks, mulai dari ketimpangan wilayah, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga keterbatasan fiskal daerah.

“Kita dihadapkan pada tantangan ketimpangan wilayah, peningkatan kualitas layanan, serta keterbatasan fiskal. Karena itu, perencanaan tidak boleh bersifat seremonial,” tegasnya.

Dalam paparannya, Helmi mengungkapkan bahwa indeks pelayanan publik Halmahera Selatan menunjukkan tren positif. Pada 2024 berada pada kategori C dengan skor 2,23, dan meningkat menjadi kategori B dengan skor 3,55 pada 2025.

Menurutnya, capaian tersebut harus terus ditingkatkan, terutama dalam menjangkau wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

“Masyarakat menuntut pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan merata. Ini bukan lagi pilihan, tetapi keharusan,” katanya.

Selain pelayanan publik, Helmi juga menyoroti sejumlah isu strategis lain, seperti ketahanan pangan, kemiskinan, konektivitas antarpulau, peningkatan investasi, kualitas sumber daya manusia, penguatan fiskal, serta lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Ia menyebutkan, angka kemiskinan pada 2025 mengalami penurunan menjadi 4,81 persen atau sekitar 11,78 ribu jiwa, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 69,05.

“Ini capaian yang patut kita syukuri, namun tidak boleh membuat kita lengah. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Menghadapi keterbatasan fiskal dan ketimpangan wilayah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mendorong pola pembangunan berbasis sistem zonasi.

Menurut Helmi, pendekatan ini bertujuan agar pembangunan lebih fokus, sesuai karakteristik wilayah, serta menghindari pola pembangunan yang seragam.

“Melalui sistem zonasi, setiap wilayah memiliki peran strategis sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efektif, efisien, dan berkeadilan,” jelasnya.

Dalam kerangka tersebut, konsep agromaritim menjadi pilar utama pembangunan daerah, yang mengintegrasikan sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, hingga hilirisasi ekonomi.

Dengan tema RKPD 2027 “Memperkuat Transformasi Pelayanan Publik yang Berdaya Saing dan Pengurangan Ketimpangan Wilayah”, Helmi mengajak seluruh pimpinan OPD dan pemangku kepentingan untuk berpikir terbuka, integratif, dan inovatif.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta optimalisasi sumber pendanaan alternatif.

“Setiap program harus memiliki nilai manfaat yang tinggi. Kita harus menghindari pemborosan dan memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.