Fenomena Gadai SK Juga Terjadi pada Anggota DPRD Kota Batu

KETIK, BATU – Fenomena anggota DPR mengadaikan Surat Keputusan (SK) ke Bank ternyata juga terjadi pada anggota DPRD Kota Batu periode 2024-2029 yang baru saja dilantik.

Tak tanggung tanggung bahkan sekitar 90 persen anggota DPRD Kota Batu yang berjumlah 30 orang telah menggadaikan SK sebagai agunan untuk mengajukan pinjaman ke bank. 

Sekretaris DPRD Kota Batu, Endro Wahyudi menyatakan, fenomena gadai SK anggota dewan itu tidak ada kaitannya dengan institusi DPRD, fraksi maupun partai politik.

Ditegaskannya, hal itu adalah urusan personal mereka masing-masing. Tidak ada kaitannya dengan partai dan fraksi. "Kami dari sekretariatan hanya sebatas memfasilitasi," kata Endro, Selasa, 10 September 2024.

Endro menyampaikan, bahwa proses kredit lewat pengajuan SK dengan melakukan pemotongan keuangan yang melakukan langsung dari pihak bank. Ia tegaskan, soal SK yang digadaikan merupakan urusan masing-masing individu itu sendiri.  

"Kalau persoalan minta slip gaji pasti diberikan. Kami tidak berwenang bertanya untuk apa slip itu kepada yang bersangkutan," tegasnya. 

Sementara itu, salah satu Anggota DPRD Kota Batu mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen anggota DPRD Kota Batu ramai-ramai menggadaikan SK-nya ke bank. Mereka mengajukan kredit dengan jangka waktu 58 bulan. Untuk besarannya sekitar Rp 1 miliar.

"Hampir semua, kira-kira sekitar 90 persen anggota yang mengajukan kredit. Jangka waktu yang diambil 58 bulan, karena jabatan dewan tidak penuh 5 tajun," kata pria yang enggan disebutkan namanya itu. 

Sementara itu, salah satu anggota DPRD lainnya mengakui memang SK miliknya dimasukkan ke bank untuk pengembangan usaha yang dimiliki. Ia tidak menyampaikan secara rinci berapa kredit yang diajukan.

Namun dia menjelaskan kredit yang diambilnya cukup tinggi. "SK saya masukan untuk pengembangan usaha properti yang saya miliki, serta usaha lainnya seperti bengkel," katanya.  

Selain untuk keperluan pribadi, fenomena menggadaikan SK itu terjadi karena cost atau biaya politik di Kota Batu sangat tinggi. Sehingga, menurutnya, ketika terjun ke politik dan tidak memiliki usaha akan kesulitan di belakang hari. 

"Ketika punya usaha maka kami akan lebih fokus untuk menyerap aspirasi masyarakat dan merealisasikan apa yang diinginkan masyarakat," sebutnya. (*)