KETIK, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memastikan segera menggelar persidangan terkait aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, terdapat empat aduan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan materiil sehingga siap dijadwalkan untuk disidangkan.
"Masih tetap diproses. Ada empat aduan yang memenuhi syarat administrasi dan materialnya. Segera akan dijadwalkan sidang," kata Heddy kepada wartawan, Sabtu, 14 November 2026.
Heddy menegaskan, pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pilpres 2024.
Ia juga memastikan proses penanganan perkara di DKPP tidak berkaitan dengan isu pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, kedua persoalan tersebut memiliki substansi berbeda.
Baca Juga:
Wali Kota Malang Akui Sulit Isi 6 Kursi Eselon II Gegara ASN Pesimistis Pakai Manajemen Talenta"Aduan itu terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan KPU dan Bawaslu pada pemilu atau Pilpres 2024," ujarnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana bersama sejumlah elemen masyarakat mengadukan komisioner KPU RI ke DKPP.
Pengaduan tersebut mempersoalkan proses pencalonan Gibran, khususnya terkait persyaratan pendidikan, verifikasi dokumen, serta penerapan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.
Denny dan pihak pengadu menduga terdapat persoalan dalam proses pembentukan aturan tersebut serta penerimaan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan.
Baca Juga:
Sagaf Hi Taha Peringatkan Risiko Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap DPRD Halmahera SelatanSelain itu, mereka juga mempersoalkan dugaan terbatasnya akses Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap dokumen pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Meski demikian, DKPP belum mengumumkan tanggal pelaksanaan sidang. Heddy meminta masyarakat menunggu informasi resmi setelah jadwal persidangan ditetapkan.
"Nanti kita info kalau sudah dijadwalkan," tuturnya.
Persidangan DKPP nantinya menjadi forum untuk menguji dan memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan. Terpenuhinya persyaratan pengaduan tidak serta-merta membuktikan bahwa pihak teradu telah melakukan pelanggaran.(*)