Ekonom Ingatkan Risiko Salah Sasaran Jika Desil DTSEN Jadi Dasar Tunggal Pemberian Subsidi

KETIK, JAKARTA – Penggunaan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima subsidi perlu dilakukan secara hati-hati. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai, menjadikan posisi desil sebagai satu-satunya penentu kebijakan berisiko menimbulkan salah sasaran karena kondisi ekonomi rumah tangga tidak selalu dapat digambarkan secara utuh melalui satu kategori.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM tersebut menjelaskan, metode yang digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan, termasuk Proxy Means Test (PMT), pada dasarnya merupakan metode prediksi. Karena itu, hasil klasifikasi tetap memiliki kemungkinan tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi aktual rumah tangga.

"Semakin besar konsekuensi dari sebuah garis batas yang diterapkan oleh pemerintah, semakin tinggi standar akurasi yang harus dipenuhi sebelum garis itu digunakan," tegas Wisnu, Kamis, 27 Agustus 2026. 

Risiko Exclusion Error dan Cliff Effect

Menurut Wisnu, salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah exclusion error. Kondisi ini terjadi ketika rumah tangga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru tidak lagi masuk dalam kelompok penerima karena hasil klasifikasi data.

Risiko lainnya adalah cliff effect. Dalam kondisi tersebut, dua rumah tangga dengan tingkat ekonomi yang hampir sama dapat memperoleh perlakuan berbeda hanya karena posisi keduanya berada di sisi batas desil yang berbeda.

"Dua rumah tangga yang kondisi ekonominya hampir sama persis bisa mendapatkan perlakuan kebijakan yang sangat berbeda karena yang satu di ujung desil 8, yang satunya lagi di awal mula desil 9," jelasnya.

Persoalan ini menjadi krusial ketika pemerintah menggunakan batas desil untuk menentukan akses terhadap subsidi. Perbedaan posisi yang sangat tipis dalam distribusi kesejahteraan dapat berujung pada perbedaan manfaat kebijakan yang cukup besar.

Wisnu menilai pendekatan semacam itu berpotensi membuat kebijakan terlalu kaku jika pemerintah tidak menyediakan ruang untuk melihat kondisi rumah tangga secara lebih rinci.

Data Rumah Tangga Bisa Berubah

Selain persoalan metode, kualitas DTSEN juga bergantung pada kemutakhiran informasi yang digunakan. Kondisi rumah tangga dapat berubah dalam waktu relatif cepat, baik karena perubahan jumlah anggota keluarga maupun perubahan pendapatan dan beban ekonomi.

Perubahan jumlah anggota keluarga, misalnya, dapat memengaruhi perhitungan kesejahteraan per kapita. Jika informasi tersebut belum diperbarui, posisi sebuah rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan berpotensi tidak lagi mencerminkan keadaan terkini.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data sosial ekonomi tidak seharusnya diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat permanen. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme pembaruan yang responsif, terutama bagi masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi setelah proses pendataan berlangsung.

Karena itu, mekanisme sanggah juga menjadi bagian penting dalam penggunaan DTSEN. Masyarakat yang merasa mengalami kesalahan klasifikasi perlu memiliki jalur untuk menyampaikan keberatan, memperbarui informasi, dan memperoleh kepastian mengenai hasil pendataan.

Desil Jangan Jadi "Vonis" Tunggal

Wisnu juga mengingatkan pemerintah agar tidak menyamakan seluruh rumah tangga yang berada dalam desil 9 dan 10. Dua kelompok tersebut memiliki rentang kondisi ekonomi yang luas sehingga tidak tepat apabila seluruh anggotanya diperlakukan sebagai kelompok yang homogen.

Perbedaan kemampuan ekonomi semakin terlihat ketika pemerintah memperhitungkan jumlah tanggungan dan kewajiban rumah tangga. Kepemilikan aset tertentu belum tentu menunjukkan kemampuan finansial yang sebenarnya apabila keluarga tersebut memiliki cicilan rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau beban lainnya.

"Desil membaca sisi aset, tetapi tidak membaca sisi kewajiban," kata Wisnu.

Karena itu, ia menyarankan agar desil ditempatkan sebagai alat penyaringan awal, bukan sebagai keputusan final mengenai layak atau tidaknya seseorang menerima bantuan.

"Data desil sebaiknya tidak berjalan sendirian. Jadi dia alat penyaring awal, screening tools, bukan semacam vonis tunggal bahwa ini adalah hitam dan putih," jelasnya.

Pemerintah dapat mengombinasikan data tersebut dengan berbagai indikator lain, seperti data perpajakan, kepemilikan dan spesifikasi kendaraan, konsumsi listrik, serta jumlah tanggungan riil. Penggabungan berbagai sumber informasi dinilai dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi rumah tangga yang lebih lengkap.

Untuk mengurangi risiko salah sasaran, Wisnu mendorong pemerintah mempertimbangkan pembagian kelompok kesejahteraan yang lebih rinci. Desil tetap dapat digunakan, tetapi pemerintah bisa melihat posisi rumah tangga secara lebih granular, termasuk mempertimbangkan zona transisi di sekitar batas antarkelompok.

"Mungkin membuat granularitas yang lebih halus, lebih jelas, misalkan pembagiannya dalam bentuk persentil," ujarnya.

Pendekatan tersebut dapat membantu pemerintah menghindari kebijakan yang langsung memutus akses subsidi hanya karena rumah tangga berpindah satu kelompok desil. Pemerintah juga dapat memberikan masa transisi atau mekanisme peninjauan ulang bagi kelompok yang berada di sekitar ambang batas.

Khusus untuk subsidi BBM, Wisnu menilai pemerintah memiliki pilihan kebijakan yang lebih bertahap daripada sekadar menerapkan batas penerima berdasarkan desil. Pembatasan volume berdasarkan kebutuhan kendaraan atau rumah tangga, misalnya, dapat dipertimbangkan dengan tetap menyediakan ruang untuk pembaruan data.

"Harusnya kebijakan itu bukan langsung seperti menyalakan lampu, on-off, lalu kemudian selesai," ujarnya.

Menurut Wisnu, ketepatan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyederhanakan proses administrasi. Pemerintah juga perlu memastikan efisiensi tersebut tidak menghasilkan masyarakat yang sebenarnya masih rentan justru kehilangan perlindungan.

"Kebijakan subsidi itu lebih presisi, responsif terhadap perubahan kondisi warga dan tidak sekadar mengorbankan kelas menengah yang saat ini memang sudah cukup rentan hanya demi mengedepankan efisiensi administrasi," pungkasnya.

Dengan demikian, persoalan DTSEN bukan semata-mata mengenai penentuan seseorang berada di desil berapa. Tantangan utamanya adalah memastikan data tetap mutakhir, metodologi dapat dipertanggungjawabkan, serta tersedia mekanisme koreksi sebelum posisi desil digunakan untuk menentukan hak masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus mempertegas pentingnya transparansi dalam menjelaskan bagaimana posisi kesejahteraan setiap rumah tangga ditetapkan. (*)