DPRD Sidoarjo Panggil Klinik Tempat Balita Meninggal, Diduga akibat Tak Segera Dirujuk

KETIK, SIDOARJO – Suasana duka masih terasa di rumah balita Hanania Fatin Majida. Pada Juni 2025 lalu, balita berusia 2 tahun 10 bulan tersebut meninggal setelah dirujuk oleh Klinik Siaga Medika Porong ke RSUD Sidoarjo. Akibat keterlambatan penanganan?

Senin siang (25 Agustus 2025), Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mendatangi rumah balita Hanania di Dusun Candi Pari, RT 12 RW 5, Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Rumah keluarga Hanania itu sederhana. Ayahnya, Hasan Basri, bekerja sebagai sopir. Sang itu, Siti Nur Aini, adalah ibu rumah tangga.

Duduk di atas tikar dan bersandar ke dinding yang belum disemen, Abdillah Nasih melihat raut wajah Nur Aini mengundang iba. Dia kehilangan. Tanpa bisa menyembunyikan kesedihan, Hasan Basri dan Siti Nur Aini menceritakan kronologi meninggalnya putri kesayangan mereka.

Saat itu, Hanania mengalami demam. Orang tua membawanya  ke Klinik Siaga Medika dan rawat jalan. Namun, beberapa hari kemudian, Hanania mengalami demam. Hasan Basri dan Nur Aini membawanya lagi ke Klinik Siaga Medika. Ternyata bocah itu perlu rujukan ke rumah sakit.

Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mendengarkan cerita dari ayah dan ibu almarhumah balita Hanania Fatin Majida di rumah duka, Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo, pada Senin (25 Agustus 2025). (Foto: Ketik.com)

Nah, rujukan ini terkendala Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIS disebut-sebut tidak aktif sehingga harus membayar biaya perawatan hingga lebih dari Rp 3 juta. Padahal, keluarga tersebut tergolong tidak mampu. Rujukan terkendala.

Sementara itu, kondisi Hanaia memburuk. Tangannya melepuh. Dia juga mengalami kejang-kejang. Keluarga meminta pasien anak tersebut segera dirujuk ke rumah sakit umum. Namun, ada kendala biaya yang belum dilunasi.

Pada akhirnya Hanania dirujuk ke RSUD Sidoarjo. Namun, nyawanya sudah tidak tergolong. Belakangan diketahui, Kartu Indonesia Sehat (KIS) pasien ternyata masih aktif. Fakta itu mengundang prihatin sekaligus perhatian serius Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.

Wakil Rakyat dari PKB itu pun menyikapi tegas kasus meninggalnya Hanania. DPRD Sidoarjo memastikan segera memanggil pengelola klinik itu untuk meminta keterangan.

"Kami akan kawal kasus ini. DPRD segera memanggil pihak klinik secepatnya,” tegas Abdillah Nasih setelah saat mengunjungi rumah duka.

Saat bertemu keluarga almarhumah Hanania, terlihat wajah Abdillah Nasih sedih. Empati sebagai orang tua. Merasakan ikut kehilangan balita yang sedang lucu-lucunya itu. Kepada orang tua korban, Abdillah Nasih menyatakan kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja.

"Klinik harus memberikan penjelasan mengapa KIS pasien ditolak. Padahal, faktanya masih aktif ketika dibawa ke RSUD. Kami juga akan mendalami dugaan penundaan rujukan karena alasan biaya,” tegas Abdillah Nasih.

Saat bertakziah, Abdillah Nasih didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo dr Lhaksmie, Kepala Dinas Sosial Misbachul Munir, perwakilan Baznas Sidoarjo serta perangkat Desa Candi Pari. Mereka mendengarkan langsung kronologi dari orang tua korban.

Menurut Hasan Bisri dan Siti Nur Aini, keluarga sempat menjaminkan kartu keluarga (KK) asli agar putri mereka boleh dirujuk. Adapun pihak Klinik Siaga Medika mengaku punya alasan lain. Di antaranya soal Kartu Indonesia Sehat.

Karena itu, DPRD Sidoarjo perlu mendengar langsung keterangan mereka. Mengapa sampai terjadi kematian korban. Terutama terkait status KIS dan penarikan biaya perawatan. Sebab, Kabupaten Sidoarjo telah memberikan biaya jaminan kesehatan gratis kepada warganya lewat program Universal Coverage Health (UHC).

"Setiap warga miskin memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan,” tandasnya.

Baznas dan Dinsos turut memang sudah memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian. Namun, menurut Abdillah, langkah terpenting adalah memastikan keadilan dan perbaikan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Kasus meninggalnya balita Hanania ini terus menjadi sorotan publik karena menyangkut transparansi penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), standar pelayanan klinik, serta dugaan adanya penagihan biaya terhadap keluarga pasien. (*)