DP2KBP3A Kab Bandung: Penghargaan MKK Bukti Pengakuan BKKBN Atas Kinerja Pemkab

KETIK, BANDUNG – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Muhammad Hairun mengatakan, penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) yang diraih Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bandung Emma Desty Permanawati, menjadi wujud pengakuan pemerintah pusat atas kinerja Program Pembanggunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Bandung. 

"Menjadi sebuah kebangaan bagi kami di DP2KBP3A. Penghargaan MKK yang diterima Bu Ketua TP PKK merupakan wujud pengakuan resmi atas kinerja Program Bangga Kencana Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Pak Bupati Bandung," ungkap Hairun di Soreang, Minggu (30/6/2024). 

Hairun yang juga didapuk menjadi Ketua Perkumpulan Kepala Dinas Keluarga Berencana Jawa Barat menilai keberhasilan Program Bangga Kencana tidak dapat dipisahkan dari komitmen kuat kepala daerah.

Karena itu, kata Hairun, tidak berlebihan jika penghargaan MKK yang diraih Ketua TP PKK dianggap sebagai buah dari komitmen tinggi Bupati Bandung Dadang Supriatna pada program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. 

Menurut Hairun, penghargaan MKK yang diterima Kabupaten Bandung tidak serta-merta. Rekam jejak Emma sebagai pegiat institusi masyarakat melalui pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD) atau pos keluarga berencana (Pos KB) menjadi bukti bahwa komitmen Emma tidak muncul pada saat menjadi istri bupati saja. 

Keberhasilan Kabupaten Bandung dalam Program Bangga Kencana juga dinilai dari segi pembangunan Keluarga, pembinaan Bangun Bersama Keluarga (BBK), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Balita (BKL), pemahanan fungsi-fungsi keluarga.

"Ini semua ditandai dengan telah terbitnya Perda Ketahanan Keluarga Kabupaten Bandung," tandas Hairun.

Faktor kedua, Ketua TP PKK Kabupaten Bandung Emma Dety senantiasa aktif sebagai pengelola Bangga Kencana. Mulai dari tingkat desa sampai menjadi Kordinator  Pos KB Tingkat Kabupaten Bandung.

Faktor ketiga, dari segi kependudukan. Keberhasilan Pemkab Bandung telah membuat GDPK atau Grand Desain Kependudukan dalam upaya mengendalikan mobilitas, kuantitas dan kualitas keluarga.

Keempat, dalam program Keluarga Berencana, ada peningkatan pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) bagi warga tidak mampu. Kepesertaan ber-KB warga Kabupaten Bandung sudah mencapai 79 persen, dengan Mjp 25 persen dan menurunkan Unmeetneed 8.52 persen.

"Kelima, pencegahan usia kawin muda dengan terbitnya Perbup Tentang Pencegahan Kawin Muda," pungkas Hairun.(*)