Ditanya soal Serapan Produk Lokal untuk MBG, BGN Pacitan Akui Tak Punya Data

KETIK, PACITAN – Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Badan Gizi Nasional (BGN) Pacitan, Listiana Asworo, mengaku pihaknya belum memiliki data valid terkait tingkat serapan produk lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Pengakuan tersebut disampaikan saat dialog dengan massa aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pacitan di Halaman Pendopo Kabupaten Pacitan, Selasa, 23 Juni 2026.

Pernyataan itu muncul ketika mahasiswa menyoroti komitmen program MBG yang tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi siswa, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan produk pangan dari Kabupaten Pacitan.

Dalam dialog yang berlangsung cukup alot, Ketua PMII Pacitan, Sunardi mempertanyakan sejauh mana bahan baku MBG telah disuplai oleh petani maupun pelaku usaha lokal.

Menjawab pertanyaan tersebut, Listiana mengakui pihaknya belum memiliki data pasti mengenai persentase serapan produk lokal yang digunakan dalam pelaksanaan program.

"Untuk saat ini kami belum mendapatkan data yang valid. Kami masih mendata supplier-supplier yang terlibat," jawab Listiana.

Jawaban tersebut langsung memancing respons dari massa aksi. 

Mahasiswa mempertanyakan bagaimana evaluasi program dapat dilakukan apabila data dasar terkait pemasok dan serapan produk lokal belum tersedia.

"Lha kalau tidak punya data bagaimana mau evaluasi?" seru massa mahasiswa yang hadir dalam audiensi.

Sebelumnya, Listiana juga mengakui bahwa sebagian kebutuhan bahan baku MBG masih dipasok dari luar daerah.

Ia menyebut ketersediaan komoditas tertentu di Pacitan dinilai belum mencukupi kebutuhan program.

"Itu menjadi catatan kami. Terkait bahan baku, supplier yang ada di lingkup Kabupaten Pacitan saat ini belum sepenuhnya mencukupi. Misalnya beberapa jenis sayuran masih kurang," ujarnya.

Menurut Listiana, pengadaan bahan baku dilakukan melalui supplier yang telah menjalin kerja sama resmi melalui nota kesepahaman atau MoU. 

Namun, proses pembelanjaan tidak dilakukan langsung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan melalui yayasan yang menjadi pelaksana program.

"Kalau untuk pembelanjaan itu dari yayasan, bukan dari SPPG," jelasnya.

Selain mempertanyakan serapan produk lokal, PMII juga menyoroti temuan makanan sisa atau food waste yang masih terjadi dalam pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah.

Listiana mengakui laporan terkait makanan sisa memang sudah diterima dan menjadi bahan evaluasi internal BGN.

"Sudah mas, itu menjadi bahan evaluasi. Kalau sampai food waste-nya banyak, kecenderungannya anak-anak tidak menyukai menu tersebut," jawabnya.

Ia menegaskan BGN terus melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas menu, selera penerima manfaat, serta berbagai kendala yang muncul di lapangan.

Meski demikian, PMII menilai persoalan data serapan produk lokal tidak boleh diabaikan. 

Sebab salah satu tujuan strategis MBG adalah menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM pangan, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program.

Ketua Sunardi, menilai ketersediaan data merupakan hal mendasar yang harus dimiliki apabila pemerintah ingin mengukur efektivitas program.

"Kalau memang MBG ingin memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, tentu harus ada data yang jelas berapa produk lokal yang terserap dan siapa saja yang mendapatkan manfaat dari program ini," ujarnya.

PMII meminta BGN melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap rantai pasok MBG di Pacitan agar pelaksanaan program tidak hanya fokus pada aspek pemenuhan gizi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sebagaimana tujuan awal program tersebut.(*)