Disentil PKB Aparat Berat Sebelah, Polri Langsung Buka Suara

KETIK, JAKARTA – Mabes Polri menegaskan komitmen sikap netral pada Pemilu 2024. Korps Bhayangkara menyatakan tidak terlibat politik praktis sesuai perintah Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian.

"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan kontestasi Pemilu 2024," jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulis, (13/11/2023).

Ia menjelaskan beberapa aturan terkait itu. Yakni UU Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 28 Ayat (2) Tentang Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, hingga Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Netralitas Polri.

Ramadhan menambahkan, anggota Polri yang kedapatan melanggar aturan tersebut bakal langsung ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat," ujarnya.

Isu ketidaknetralan aparat mengawasi Pilpres 2024 mencuat belakangan. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku mulai merasakan ketidaknetralan aparat dalam mengawasi Pilpres 2024.

Menurutnya, masyarakat umum juga sudah merasakan ketidaknetralan tersebut di berbagai daerah.

"Kita tidak berani menunjuk, tapi aroma itu sangat kuat. Itu publik di bawah juga sudah tahu," ucap Jazilul di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11/2023).

Jazilul juga memberi contoh. Misalnya dalam pemasangan alat peraga. Dia mengklaim pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sudah mulai dipersulit.

"Pasang baliho, pengadaan acara, bahkan kalau ada orang atau kiai yang mau ceramah," lanjutnya.

Terpisah, cawapres dari Ganjar Pranowo, Mahfud MD yang juga Menkopolhukam mewanti-wanti dan meminta semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam Pilpres 2024.

"Jangan pernah curang. Karena kecurangan, kesewenang-wenangan, pemaksaan dan penipuan di dalam pemilu itu tidak akan pernah memberi berkah," kata Mahfud.(*)