Direktur Bambang Shita Hospital Pastikan Warga Joyo Agung Dapat Kompensasi Pengobatan Gratis hingga Solusi Parkir

KETIK, MALANG – Bambang Shita Hospital memastikan warga yang bertempat tinggal di sekitar rumah sakit mendapatkan kompensasi. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari pertanyaan warga terkait persoalan limbah dan parkir di wilayah tersebut. 

Direktur Rumah Sakit, dr Tedy Prawiro angkat suara terkait persoalan tersebut. 

"Memang waktu itu ada pertanyaan warga ini limbah medisnya seperti apa dan saya jelaskan saya dibantu DLH untuk IPAL," ujarnya, Kamis 5 Desember 2024. 

Pihak rumah sakit juga bersedia memberikan kompensasi berupa pengobatan gratis kepada warga sekitar, khususnya yang tidak mampu. 

Kompensasi juga diberikan kepada warga yang rumahnya berhimpitan dengan gedung rumah sakit. Hal tersebut sebagai pertanggungjawaban atas kebisingan yang dikhawatirkan timbul. 

"Di belakang ini beberapa pasien sakit juga ke sini. Bahkan kita memberikan kompensasi ke salah satu warga karena rumahnya nempel dengan kita, takutnya bising, kemudian takutnya mengganggu parkir dan sebagainya," tuturnya. 

Tedy juga menjelaskan untuk parkir rumah sakit juga dibantu oleh takmir masjid. Bambang Shita Hospital juga telah negosiasi dengan pemilik lahan di sebelah rumah sakit agar dapat menjadi lahan parkir. 

"Kita parkir saat ini dibantu kompensasi dengan takmir masjid dan tanah samping sudah kita negosiasi untuk menjadi lahan parkir," tutupnya. 

Pemerintah Kota Malang telah meminta agar Bambang Shita Hospital memperhatikan keluhan warga. Pencarian jalan tengah perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. 

Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten 1), Ida Ayu Made Wahyuni meminta Direktur Rumah Sakit mengatasi persoalan parkir yang dapat berdampak pada kehidupan warga sehari-hari. 

"Mungkin yang perlu diperhatikan juga parkir. Tadi saya sudah bilang ke Direktur Utamanya agar parkir diperhatikan dan kerjasama dengan Forkopimcam itu ditingkatkan. Sehingga apapun yang terjadi, gejolak masyarakat bisa diredam," ujarnya. 

Menurutnya pro kontra dalam pembangunan adalah hal biasa. Untuk itu harus ada peningkatan dalam sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. 

"Nanti diselesaikan dengan Pak Lurah. Kan ada perangkat wilayah yaitu lurah, camat itu bisa ke mereka," tutupnya. (*)