Dinas Kominfo Sidoarjo Latih ASN Keterampilan Komunikasi dan Pelayanan Prima Berbasis Digital

KETIK, SIDOARJO – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidoarjo terus meningkatkan kompetensi pegawai Pemkab Sidoarjo. Pada Selasa dan Rabu (8-9 Oktober 2024), 60 aparatur sipil negara (ASN) dilatih kemampuan berkomunikasi berbasis teknologi digital. Pelayanan prima menjadi tujuannya.

Peserta pelatihan adalah pegawai-pegawai sumber daya manusia (SDM) bidang pelayanan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Noer Rochmawati mengatakan, pelayanan publik merupakan elemen penting dalam pemerintahan.

Jika pelayanan publik baik, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tentu akan meningkat. Pelayanan pemerintah semakin prima. Kepuasan masyarakat kian terpenuhi.

”Bimtek ini diharapkan meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dan sesuai dengan standar pelayanan prima,” jelas Noer Rochmawati saat membuka Bimbingan Teknis/Bimtek Pelayanan Informasi Prima Tahun 2024 pada Selasa (8 Oktober 2024).

Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo Noer Rochmawati menyampaikan sambutan saat membuka Bimtek Pelayanan Informasi Prima Tahun 2024 pada Selasa (8 Oktober 2024). (Foto: Dinas Kominfo Sidoarjo)

Selain keterampilan berkomunikasi, para ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut juga dilatih tentang pemanfaatan teknologi dalam komunikasi krisis. Tenaga Ahli Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo H. Erry Farid S.Sos MSi dihadirkan untuk membagikan ilmunya.

Noer Rochmawati menambahkan, dalam beberapa tahun   terakhir,  tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel semakin meningkat.

Masyarakat mengharapkan pelayanan yang responsif dan efisien di era digital ini. Untuk memenuhi semua itu, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik harus dilakukan lebih optimal.

Peningkatan kompetensi SDM pelayanan akan mampu mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi. Pelayanan berkualitas prima sekaligus efektif dan efisien. Itu sudah merupakan sebuah keharusan.

”Tujuannya, menjamin pelayanan publik yang diberikan pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkas Noer Rochmawati. (*)